Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Amicus Curiae: Journal of Law and Justice Dialogue
Ferryani Krisnawati
Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik yang Termuat dalam Informed Consent Dihubungkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Ferryani Krisnawati
Kosmik Hukum Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501

Abstract

Perjanjian antara dokter dan pasien termuat dalam suatu surat persetujuan tindakan medik, sehingga hubungan hukum antara dokter dan pasien mengandung konsekuensi apabila pasien dalam hal ini sebagai konsumen penerima jasa pelayanan medik dirugikan maka dapat melakukan tindakan hukum berupa penuntutan ganti rugi atau tuntutan hukum yang lain. Hal ini dimungkinkan apabila benar-benar terbukti bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan medik telah melakukan kelalaian bahkan kesalahan terhadap tindakan medik yang dilakukannya. Dengan adanya konsekuensi tersebut maka dokter dalam menjalankan profesinya akan lebih berhati-hati dan waspada serta pasien dalam hal ini sebagai konsumen akan lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian jasa pelayanan medik. Informed consent akan lebih memberikan jaminan perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien, walaupun informed consent biasanya dalam bentuk yang tertulis berupa formulir yang disediakan oleh dokter atau rumah sakit. Adanya formulir tersebut diharapkan tidak lagi pasien yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan dokter karena pasien dalam hal ini sebagai konsumen jasa pelayanan medik yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Selain itu, pasien sebagai konsumen juga memiliki perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Informed Consent, Perlindungan Konsumen
ISTRI BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS Suryati; Prosawita Ririh Kusumasari; Ferryani Krisnawati
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.761

Abstract

Articles 31 to 34 explain that the responsibility for providing maintenance for the wife lies with the husband, and it is also explained in Article 31 that each party has the same rights before the law, then the husband is the head of the family and the wife is the housewife, then Article 34 explained that the husband is obliged to protect his wife and the wife is obliged to manage the household as well as possible. According to feminists, it defines marriage for women and men equally, so that the division of research between women and men causes women's rights to be unequal in society. Because women are not considered the main breadwinners, these provisions also place the wife economically and emotionally dependent on her husband. The purpose of this research is to find out the feminist view of the wife's work as the breadwinner for the family. This research method uses normative juridical. The data used in this study are secondary data as the main data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed qualitatively. The conclusion is that the views of feminists on the role of the wife as breadwinner, in this case men are responsible for earning a living in order to meet the needs of the household or family. This division of roles between women and men causes women's rights to be unequal in society. Because women are not considered the main breadwinners, the affirmation of the husband as the head of the family and the wife as a housewife in Law Number 1 of 1974 which was revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage according to feminists is a tightening/restriction of the wife's functions and husband strictly. This provision also places the wife economically and emotionally dependent on her husband.
BEKERJA KELUAR NEGERI SECARA LEGAL DAN AMAN Wahyu Hariadi; Prosawita Ririh Kusumasari; Ferryani Krisnawati
PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Department of Public Administration, University Wijaykusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The demands of an increasingly modern era make the needs move very quickly to affect income and employment. There are some Indonesians who choose to work abroad to meet their needs and help their families. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, candidates for employment with disabilities and all other levels of society who may be vulnerable to crime in prospective workers abroad so as to gain a legal understanding of working abroad legally and safely. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Ease of legal understanding of working abroad legally and safely.
PENGUATAN UMKM SEBAGAI PENGGERAK PEMULIHAN EKONOMI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN Prosawita Ririh Kusumasari; Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati
PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Department of Public Administration, University Wijaykusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic had a significant impact on the decline in the national and global economy. The third quarter of 2020 is an important and challenging momentum to restore the national economy. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, people with disabilities and all other levels of society who act as implementers of Micro, Small and Medium Enterprises in the Alian District, Kebumen Regency, so as to gain an understanding of strengthening Micro, Small and Medium Enterprises as a driver of economic recovery. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Hopefully people can get ease of understanding Micro, Small and Medium Enterprises implementers in Alian District, Kebumen Regency.
Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Kepailitan Suami Ferryani Krisnawati
Amicus Curiae: Journal of Law and Justice Dialogue Vol. 1 No. 1 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Amicus Curiae: Journal of Law and Justice Dialogue

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66229/amcu.7

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, khususnya bagi pasangan yang berhubungan dengan perjanjian timbal balik antara kreditur dan debitur. Banyak debitur yang telah menikah tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, sehingga ketika terjadi pailit, aset dalam perkawinan dapat terdampak. Kepailitan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun bisnis. Berdasarkan putusan pengadilan niaga, status pailit membawa konsekuensi hukum, termasuk terhadap harta bersama dalam perkawinan. Masalah muncul karena sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut konsep harta bersama, kecuali jika pasangan telah membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah melalui perjanjian pranikah (prenuptial agreement). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan pailit terhadap harta suami-istri serta menelaah perlindungan hukum bagi pasangan yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, harta bersama dalam perkawinan dapat disita untuk menyelesaikan utang debitur pailit. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 telah merevisi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang kini memungkinkan perjanjian pisah harta dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perubahan ini memberikan perlindungan lebih bagi pasangan suami-istri dalam menghadapi risiko finansial akibat kepailitan.
Co-Authors Antony Charles Erowati, Eti Mul Kusumasari, Prosawita Ririh Nur Indah Utami Suryati Suryati Suryati Wahyu Hariadi Wiwin Mochtar Wiyono