<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro bertitik tolak dari permasalahan dari penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, antara lain (i) Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (ii) Hambatan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (iii) Strategi peningkatan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa lembaga keuangan non bank untuk pengembangan usaha perempuan di Jawa Timur diantaranya Koperasi Wanita dan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang memang ditujukan bagi usaha perempuan, hambatan dalam yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, peran pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan sudah dilaksanakan dengan menyediakan anggaran bagi usaha perempuan melalui program Jalin Matra PFK maupun pengembangan Kopwan. Sedangkan rekomendasinya antara lain dalam hal pemanfaatan maupun pengembangan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks-program PNPM maupun Gerdutaskin yang mempunyai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi dalam hal penyusunan regulasi atau payung hukum untuk menentukan langkah berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha perempuan maupun mendorong agar lembaga tersebut bisa menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi mendorongdan memfasilitasi serta melakukan maping terhadap Pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya koperasi baru dan sebagai LKM agar berorentasi kepada OJK sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang OJK.Kata Kunci: kebijakan pemerintah, lembaga keuangan non bank, kesejahteraan perempuan The research was conducted in bojonegoro district dotted reject some of the problem of government policy research in the development of bank bonds among non bank financial institutions in an effort to increase women welfare , among others ( i ) the conditions of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( ii ) obstacles in the development of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( iii ) strategy an increase in bonds among non-bank financial institutions development bank in an effort to improving the welfare of the women in the Bojonegoro regency. This research uses qualitative descriptive method, i.e. a contextual research which makes human beings as instruments and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data that is generally qualitative in nature. The conclusion from this study is there is some non bank financial institutions for business women in East Java, including the cooperative Program established by women and the feminization of poverty Relief Committee was indeed intended for business women, barriers encountered in terms of the development of the non financial institutions bank for business women is not yet as well as the legal umbrella regulation mainly to institutions born of the poverty alleviation program has ended , the role of Government in the development of the non bank financial institutions for women's efforts have been conducted to provide a budget for business women through programs established by Matra PFK are both development Kopwan. While the recommendations, among others in terms of utilization as well as Implementing development activities (UPK) ex-PNPM program as well as Gerdutaskin which has business units Save Borrow Women, the Government of East Java province or district/city Governments should facilitate in terms of drafting the regulation or the umbrella law for determining the next steps with regard to women's enterprise development as well as encourage the institution could be part of a Village-owned enterprises. The Government of East Java province or district/city Governments should work together to facilitate and mendorongdan efficiency of mapping against the empowerment of MFI centers as the embryo formation of new cooperatives and so as bound to OJK in accordance with law No. 1 year 2013 about OJK. Key words: the role of Government, non financial institutions bank, business woman]]>
