Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Melihat Praktik Kerja Sama Usaha Cappucino Cincau A**** dan Analisis Penerapan Akad Syirkahnya Magfur, Achmad; Hafidzi, Anwar; M. Hanafiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.230

Abstract

Abstract: Fresh, cold, sweet and portable drinks have become a trend among young people. Among them is Cappuccino Cincau, which was popular in the 2010s. But many disappeared and did not grow, as if following the seasons that passed before a year came together. But there is one that has survived until now, which is the object of the author's research, namely A**** Cappuccino Cincau. In total, there are already 21 outlets spread throughout South Kalimantan. Then how can this business grow sustainably? It turns out that one of them is the shirkah undertaken by the 3 owners, who even continue to maintain the clarity of the contract with the employees, and invite them to innovate, until they are financed through a new shirkah. Keywords: Shirkah, Islamic Economy, Banjarese Society. Abstrak: Minuman segar, dingin, manis, dan mudah dibawa, telah menjadi tren di kalangan kawula muda. Di antaranya adalah Cappucino Cincau yang sempat marak di tahun 2010an. Namun banyak yang hilang tidak tumbuh berkembang, seperti mengikuti musim yang berlalu sebelum satu tahun menyatu. Tetapi ada salah satu yang bertahan hingga kini, yang menjadi objek penelitian penulis, yakni Cappucino Cincau A****. Total sudah ada 21 outlet tersebar se-Kalsel. Lalu bagaimana usaha ini bisa tumbuh lestari? Ternyata di antaranya adalah jalinan syirkah yang dijalani 3 pemiliknya, yang bahkan terus memelihara kejelasan akad dengan para karyawan, dan mengajak mereka berinovasi, hingga dimodali lewat jalinan syirkah yang baru.
Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024) Magfur, Achmad; Husnul, Mariani; Hasan, Ahmadi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.743

Abstract

This article analyzes the involvement of community organizations (ormas) in mining activities from the perspective of sharia economic law, referring to Government Regulation Number 25 of 2024. The main focus of this research is to evaluate whether the management of large-scale mining by ormas aligns with sharia principles, which prioritize justice and public welfare. The methodology used is a normative juridical approach, reviewing relevant legislation and literature related to Islamic law.   The study findings indicate that, in sharia economic law, the management of strategic natural resources, including the mining sector, should be under state control to ensure fair distribution of benefits and protect public interests. This is based on the principle of maslahah (public interest) and the prohibition of exploitation that may harm the wider community. Therefore, this study concludes that large-scale mining managed by parties other than the state, including ormas, is contrary to sharia economic law and can be categorized as prohibited (haram) activity.   Keywords: Islamic Economy, mining, community organizations, Government Regulation.   Abstrak: Artikel ini menganalisis keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kegiatan pertambangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan pertambangan skala besar oleh ormas sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait hukum Islam.   Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam yang strategis, termasuk sektor pertambangan, seharusnya berada di bawah kendali negara untuk menjamin distribusi hasil yang adil dan melindungi kepentingan publik. Hal ini didasarkan pada prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan larangan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan skala besar yang dikelola oleh pihak selain negara, termasuk ormas, bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang (haram).   Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pertambangan, Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah.
Menggagas Wisata Olahraga Halal Tanpa Ikhtilat dengan Konsep Syirkah di Banjarmasin Magfur, Achmad; Azhar Basyir , Achmad; Jamaluddin Fikri, Akhmad; Husna, Khotimatul
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.507

Abstract

Sarana berwisata dan bersantai sambil berlolahraga, telah menjamur di Banjarmasin, terutama di kota-kota besar. Antara lain ada berupa gedung serbaguna yang bisa bermain bulu tangkis, voli, maupun kolam renang yang juga ada arena panah serta fasilitas kebugaran lainnya. Namun, sarana-sarana ini diterapkan terbuka atau bercampur untuk umum, yang kadang membuat enggan para muslimah untuk memanfaatkannya karena untuk menghindari ikhtilat maupun godaan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas dan mengembangkan potensi tempat wisata olahraga halal di Banjarmasin dengan prinsip kerjasama (syirkah). Tulian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menjaring masukan-masukan penting dari ulama wanita muslimah maupun pengusaha yang ada di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan bahwa Banjarmasin memiliki potensi untuk mengembangkan wisata olahraga halal dengan prinsip kerjasama (syirkah) hal ini dilhat dari banyak nya para muslimah yang menginginkan adanya pemisahan tempat olahrga antara perempuan dan laki-laki. Konsep tempat wisata olahraga halal itu bisa dilakukan, seiring banyaknya pengusaha yang memiliki lahan atau rumah yang menganggur tidak digunakan, untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola bagi berdirinya sarana olahraga halal tanpa ikhtilat, menyehatkan untuk para muslimah, agar menjadi tempat merilekskan diri, guna tetap bugar menjalani kehidupan maupun membangun rumah tangga cemerlang.