Garuda - Garba Rujukan Digital

ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG Hasan, Ahmadi
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 11, No 1 (2012)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai danggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam msyarakat.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA (NON LIGITASI) MENURUT PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN Hasan, Ahmadi
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 6, No 1 (2007)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Solviig rhe dispule through nonlegitimate way is ooly allowed in private Ir,$, while in public law it ;s stjll a problen. This is because The Criminal Code does not provide the chance to solve the dispute outside rhe coun. In facq the sourcc of nalional law is westem law, Islarnic law, and faditional law. Sociologically some ethnic goups such as Banjarese still hold traditionat law likc peace tradition in solving the dispute. lt is therefore interesting to observe hor!juridical views this problem.

Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Hasan, Ahmadi; Sulistyoko, Arie; Basri, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan.Â Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners.Â

Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law Hasan, Ahmadi; Hafidzi, Anwar; Zaidah, Yusna
Al-Ahkam Volume 29, Nomor 2, Oktober 2019
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

The main focus of this research was analyzing the normative procedural decision of Sultan Adam Law which was applied by Sultan Adam during 1835 AD. Its emergence was for strengthening Islam Aqeedah for its believers and clinging on to Syafii Madhhab. Sultan Adam Law was remarkable to scrutinize, especially when associated with the modern law aspect. By employing the law history approach, this research attempted to respond to Sultan Adam Law procedural decision document issues which were associated with the modern law aspect. It could be seen through several sides such as political law, law substance, arrangement system as well as procedural aspect. The research also responded on how several factors explained Sultan Adam Law included in modern law. Based on the analysis result, it could be concluded that Sultan Adam Law was a written law decision which its existence in Banjarese people contained principles and legal norms as well as several procedural law decisions in a modern way. Although it was simple systematics which did not classify based on article and section, it contained several decision or principles and legal norms.

REMISI TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Hasan, Ahmadi; Sulistyoko, Arie; Basri, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners.

ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG Hasan, Ahmadi
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 11, No 1 (2012)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai danggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam msyarakat.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA (NON LIGITASI) MENURUT PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN Hasan, Ahmadi
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 6, No 1 (2007)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Solviig rhe dispule through nonlegitimate way is ooly allowed in private Ir,$, while in public law it ;s stjll a problen. This is because The Criminal Code does not provide the chance to solve the dispute outside rhe coun. In facq the sourcc of nalional law is westem law, Islarnic law, and faditional law. Sociologically some ethnic goups such as Banjarese still hold traditionat law likc peace tradition in solving the dispute. lt is therefore interesting to observe hor!juridical views this problem.

Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Muâ€™amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah Maulida, Sri; al-Amruzi, M. Fahmi; Hasan, Ahmadi
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.28

Perkembangan industri keuangan, khususunya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut produk keuangan syariah juga terus berkembang, namun terdapat beberapa kasus produk keuangan syariah tidak sesuai SOP dan peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan di Indonesia harus melalui persetujusn DSN MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dan dan tujuan penulisan terhadap ini adalah untuk membahas mengenai bagaiaman urgensi prinsip dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dalam mengembangkan Hukum dalam keuangan syariah ada prinsip yang menjadi pedoman pengembangannya, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam dan prinsip Derivatif. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah Tauhid (keesaan Tuhan), â€˜Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Maâ€™ad (hasil). Sedangkan untuk prinsip Derivatif yaitu, Multitype Ownership (kepemilikan multijenis), Freedom to act (Kebebasan bertindak atau berusaha), dan Social Justice (Keadilan Sosial).

Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law Hasan, Ahmadi; Hafidzi, Anwar; Zaidah, Yusna
Al-Ahkam Volume 29, Nomor 2, Oktober 2019
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

The main focus of this research was analyzing the normative procedural decision of Sultan Adam Law which was applied by Sultan Adam during 1835 AD. Its emergence was for strengthening Islam Aqeedah for its believers and clinging on to Syafii Madhhab. Sultan Adam Law was remarkable to scrutinize, especially when associated with the modern law aspect. By employing the law history approach, this research attempted to respond to Sultan Adam Law procedural decision document issues which were associated with the modern law aspect. It could be seen through several sides such as political law, law substance, arrangement system as well as procedural aspect. The research also responded on how several factors explained Sultan Adam Law included in modern law. Based on the analysis result, it could be concluded that Sultan Adam Law was a written law decision which its existence in Banjarese people contained principles and legal norms as well as several procedural law decisions in a modern way. Although it was simple systematics which did not classify based on article and section, it contained several decision or principles and legal norms.

Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia Handayani, Emy; Sembiring, Rosnidar; Ginting, Sryani Br; Al Amruzi, HM Fahmi; Warjiyati, Sri; Sari, Zeti Nofita; Suprapto, Suprapto; Rato, Dominikus; Aseri, Muhsin; Hasan, Ahmadi; Aida, Nur; Wahidah, Wahidah; Marthin, Marthin; Salamah, Ummu; Ziyad, Ziyad; Muzainah, Gusti; Fidiyani, Rini; Pawana, Sekhar Chandra; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2021: Prosiding Webinar Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan Tema "Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar Nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu: Webinar seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021 Webinar seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021 Webinar seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 Webinar seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021 Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search