Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT Jenniviera, Johana; Maryam, Salsabilla; Arief, Aisah Putri; Bestari, Qodri; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.460

Abstract

Abstract This research analyzes the Islamic perspective, legal outlook, media role, and humanitarian foundation's responsibility concerning cases of fund misappropriation, focusing on the controversy involving the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation in Indonesia. From an Islamic standpoint, corruption and fund misuse are considered serious violations of justice, honesty, and trustworthiness values. The Quran and Hadith provide guidance on the importance of transparency, integrity, and responsible fund management. Legally, fund misappropriation violates regulations governing fundraising and management, as seen in the ACT case, which exceeded government-permitted limits. Media also play a crucial role in highlighting fund misappropriation cases, framing them as ethical breaches and betrayals of trust. Finally, the humanitarian foundation's responsibility, particularly ACT, in adhering to laws and financial principles, comes under scrutiny, with assessments of the foundation's organizational involvement in fund management. In conclusion, fund misappropriation by humanitarian foundations is not just a legal issue but also threatens the integrity and public trust in humanitarian missions. Law enforcement, transparency, and good governance are key to addressing challenges of corruption and fund misuse in the humanitarian sector. Abstrak Penelitian ini menganalisis pandangan Islam, perspektif hukum, peran media, dan tanggung jawab yayasan kemanusiaan terhadap kasus penyelewengan dana, dengan fokus pada kontroversi yang melibatkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Indonesia. Dari sudut pandang Islam, korupsi dan penyalahgunaan dana dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman tentang pentingnya transparansi, integritas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dana. Dari segi hukum, penyalahgunaan dana melanggar peraturan yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan dana, seperti yang terjadi dalam kasus ACT yang melebihi batas yang diizinkan oleh pemerintah. Media juga memainkan peran penting dalam menyoroti kasus penyelewengan dana, dengan framing yang menggambarkan pelanggaran etika dan kepercayaan. Terakhir, tanggung jawab yayasan kemanusiaan, khususnya ACT, dalam mematuhi undang-undang dan prinsip-prinsip keuangan menjadi sorotan utama, dengan penilaian terhadap keterlibatan organ yayasan dalam pengelolaan dana. Kesimpulannya, penyelewengan dana oleh yayasan kemanusiaan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap misi kemanusiaan. Penegakan hukum, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dan penyalahgunaan dana di sektor kemanusiaan.
Dampak Kenaikan Pajak PPN 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Pacasila Viera, Johana Jenni; Hungu, Airel Hamu Lee; Arief, Aisah Putri; Syahrani, Adinda Nurul; Siswajanthy, S.H., M.H, Farahdinny
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.848

Abstract

Abstract The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% is a policy implemented by the government to boost state revenue. However, this policy has far-reaching implications for societal welfare. From the perspective of Pancasila, the policy must be evaluated by considering the values of social justice, humanity, unity, deliberation, and faith in God Almighty. This article aims to analyze the impact of the VAT hike on societal welfare and how this policy aligns with Pancasila's principles. The research method includes a literature review and secondary data analysis. The findings indicate that while the VAT increase has the potential to enhance state revenue, it may burden low-income groups if not accompanied by adequate compensatory policies. From the Pancasila perspective, this policy should emphasize the principles of social justice, civilized humanity, national unity, consensus-building, and transparency, reflecting faith in God Almighty. Keywords : Value Added Tax, Pancasila, Societal Welfare, Public Policy Abstrak Jurnal Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Pancasila, kebijakan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kebijakan ini dapat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga dapat memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai. Dari perspektif Pancasila, kebijakan ini harus menekankan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, persatuan bangsa, musyawarah mufakat, dan transparansi yang mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pancasila, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik
Faktor-Faktor yang Memicu Konflik dan Dampak Sosial yang Ditimbulkan untuk Mengurangi Potensi Kekerasan di Lingkungan Sekolah Arief, Aisah Putri; Ismail, Fadhil Fadhlurahman Putra; Fianden, Fachmi Maya Syafirah; Hosnah, Asmak Ul
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v3i1.956

Abstract

The slashing case that occurred in the Pomad area, Bogor, involved two groups of students involved in a conflict that led to violence. This incident attracted public attention and became the focus of the media, considering the increasing number of violence among students. This study aims to analyze the factors that trigger the conflict, the social impacts caused, and preventive measures that can be applied to reduce the potential for violence in the school environment. Data were obtained through interviews with witnesses, analysis of media reports, and discussions with the school. The results of the study indicate that lack of communication and understanding between students, as well as the influence of the social environment, contributed to the incident. Recommendations for conflict prevention in schools include character education programs and increasing the role of parents and the community.