Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT Jenniviera, Johana; Maryam, Salsabilla; Arief, Aisah Putri; Bestari, Qodri; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.460

Abstract

Abstract This research analyzes the Islamic perspective, legal outlook, media role, and humanitarian foundation's responsibility concerning cases of fund misappropriation, focusing on the controversy involving the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation in Indonesia. From an Islamic standpoint, corruption and fund misuse are considered serious violations of justice, honesty, and trustworthiness values. The Quran and Hadith provide guidance on the importance of transparency, integrity, and responsible fund management. Legally, fund misappropriation violates regulations governing fundraising and management, as seen in the ACT case, which exceeded government-permitted limits. Media also play a crucial role in highlighting fund misappropriation cases, framing them as ethical breaches and betrayals of trust. Finally, the humanitarian foundation's responsibility, particularly ACT, in adhering to laws and financial principles, comes under scrutiny, with assessments of the foundation's organizational involvement in fund management. In conclusion, fund misappropriation by humanitarian foundations is not just a legal issue but also threatens the integrity and public trust in humanitarian missions. Law enforcement, transparency, and good governance are key to addressing challenges of corruption and fund misuse in the humanitarian sector. Abstrak Penelitian ini menganalisis pandangan Islam, perspektif hukum, peran media, dan tanggung jawab yayasan kemanusiaan terhadap kasus penyelewengan dana, dengan fokus pada kontroversi yang melibatkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Indonesia. Dari sudut pandang Islam, korupsi dan penyalahgunaan dana dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman tentang pentingnya transparansi, integritas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dana. Dari segi hukum, penyalahgunaan dana melanggar peraturan yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan dana, seperti yang terjadi dalam kasus ACT yang melebihi batas yang diizinkan oleh pemerintah. Media juga memainkan peran penting dalam menyoroti kasus penyelewengan dana, dengan framing yang menggambarkan pelanggaran etika dan kepercayaan. Terakhir, tanggung jawab yayasan kemanusiaan, khususnya ACT, dalam mematuhi undang-undang dan prinsip-prinsip keuangan menjadi sorotan utama, dengan penilaian terhadap keterlibatan organ yayasan dalam pengelolaan dana. Kesimpulannya, penyelewengan dana oleh yayasan kemanusiaan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap misi kemanusiaan. Penegakan hukum, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dan penyalahgunaan dana di sektor kemanusiaan.
Analisis Sengketa Tata Ruang Dalam Pembangunan Hotel Pullman Bandung: Studi Kasus Pelanggaran Peraturan Dan Dampaknya Jenniviera, Johana; Bestari, Qodri; Fitriani, Adila; Maryam, Salsabilla; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.740

Abstract

Abstract This study analyzes the spatial planning dispute surrounding the construction of the Pullman Hotel in Bandung, involving the Bandung City Government and the West Java Provincial Government. The hotel development in an area designated for government office use has sparked criticism from the community and environmental organizations. The lack of oversight and unclear permitting processes are key factors in this dispute, despite the project being expected to stimulate local economic growth. This study emphasizes the importance of inter-agency coordination, transparency in the permitting process, and the strict enforcement of sanctions against spatial planning violations to prevent similar conflicts in the future. The findings provide insights into the need for synchronized spatial planning policies to ensure sustainable development. Keywords: Spatial planning dispute, Pullman Hotel Bandung, government coordination, regulatory violations. Abstrak Penelitian ini menganalisis sengketa tata ruang dalam pembangunan Hotel Pullman Bandung yang melibatkan Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat. Pembangunan hotel di kawasan yang seharusnya diperuntukkan bagi perkantoran pemerintah telah memicu kritik dari masyarakat dan organisasi lingkungan. Kurangnya pengawasan dan ketidakjelasan perizinan menjadi faktor utama sengketa ini, meskipun proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Studi ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga pemerintah, transparansi dalam proses perizinan, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai perlunya sinkronisasi kebijakan tata ruang demi pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: Sengketa tata ruang, Hotel Pullman Bandung, koordinasi pemerintah, pelanggaran peraturan.
Analisa Kasus Penggelapan Dana Asuransi dan Divestasi Izin Operasi PT Wanaartha Life oleh OJK Malik, Agusto Abdul; Usnan, Amar; Bestari, Qodri; Maryam, Salsabilla; Siswajanthy, Farahdinny
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Insurance comes from the Dutch word "verzekering" or "assurantie," which means insurer, that is, the party who bears the risk. Wanaartha Life's problems began to emerge along with the investigation into the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) case. In the context of this investigation, the Attorney General's Office ordered the blocking of hundreds of securities accounts, including those belonging to Wanaartha Life. In this research, the author explains in detail the main causes of insurance fraud and the process by which it occurs, the impact of insurance fraud on public trust in the insurance industry, the financial consequences for customers and investors due to default, steps that can be taken to restore the reputation of insurance companies, the role of government and institutions supervisors in preventing insurance fraud, and legal protection provided to policyholders so that this case does not happen again in the future. Keywords : Insurance, fraud, customers and investors ABSTRAK Asuransi berasal dari kata Belanda "verzekering" atau "assurantie," yang berarti penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. Permasalahan Wanaartha Life mulai mencuat seiring dengan penyidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam rangka penyidikan tersebut, Kejaksaan Agung memerintahkan pemblokiran ratusan rekening efek, termasuk milik Wanaartha Life. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci penyebab utama penipuan asuransi dan prosesnya terjadinya, dampak penipuan asuransi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, konsekuensi finansial bagi nasabah dan investor akibat gagal bayar, langkah yang dapat diambil untuk memulihkan reputasi perusahaan asuransi, peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mencegah penipuan asuransi, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kata Kunci : Asuransi, penipuan, nasabah dan investor