Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Nihayati Inayah, Wafa; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.
Politik Hukum Ketenagakerjaan Di Era Global (Menyoroti Perempuan Pekerja Rumahan) Abdul Hadi; Nihayati Inayah, Wafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3932

Abstract

Mengingat akan kuantitas pekerja rumahan di Indonesia yang semakin meningkat maka  diperlukan komitmen dari pemerintah dan pihak terkait untuk membuat kebijakan yang mengatur pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam politik hukum ketenagakerjaan terkait pekerja rumahan di Indonesia maka seharusnya dibuat peraturan khusus yang mengatur karakteristik pekerjaan rumahan dan memberikan perlindungan eksplisit tehadap pekerja rumahan mengingat kompleksnya pengaturan tentang pekerja rumahan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga pembuatan peraturan daerah  apabila memang di suatu wilayah daerah tersebut memiliki banyak sekali pekerja rumahan sebagai dampak adanya industri besar berdasarkan kebutuhan daerah sehingga pekerja rumahan ke depannya  akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.