Garuda - Garba Rujukan Digital

Perilaku dan Kode Etik Dalam Bermedia Sosial di Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan Suwarno, Ernawati
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i1.43523

Social media is currently one of the most influential platforms in people's lives. Users of social media come from all walks of life, from young to old. This has an impact on the use of social media that is not in accordance with the code of ethics and deviates so that various problems arise. The development of communicating on social media lately has led to a communication process that has caused public unrest and is detrimental to various parties. The many trends that are developing in the communication process on social media can be seen from how easy it is for people to pour out their anger without thinking about other people's feelings, cyber bullying, blaspheming each other, criticizing each other, contributing to the outbreak of conflicts, cornering and judging others, harming others and so on. It seems clear that there has been a crisis of communication ethics through social media. Social media should be a vessel for a healthy dialogue process in communication so as to create a harmonious relationship. Social media should be a place for a dialogue process that provides space for increasing the welfare of a community as well as a space in order to create a rational and soothing dissemination of ideas. Thus, a study of communication ethics is needed to find what ethical boundaries must be used by communicators and communicants in assessing the techniques, contents and goals of communication on social media. other people's feelings, cyber bullying, blaspheming each other, criticizing each other, contributing to the outbreak of conflicts, cornering and judging others, harming others and others. It seems clear that there has been a crisis of ethics communicating via social media.

PENYULUHAN PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN DARING DIMASA PANDEMI COVID-19 DI YAYASAN MANARUL ICHSAN Afandi, Muhamad Faozan; Wilandari, Devi Fitria; Suwarno, Ernawati; Savitri, Shela Indah; Rukmana, Indra Januar
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i1.17085

Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu adalah untuk meningkatkan keterampilan berfikir para remaja di Yayasan Panti Asuhan Manarul Ichsan dalam penyuluhan peningkatan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19.Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah curah pendapat dan diskusi. Teknik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah kerja kelompok dengan jumlah peserta 25 (duapuluh lima) orang remaja peserta didik di Yayasan Panti Asuhan Manarul Ichsan. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa publikasi artikel pada media massa cetak dan online dan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal PKM Universitas Pamulang, serta peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para remaja peserta didik di Yayasan Panti Asuhan Manarul Ichsan tentang penyuluhan peningkatan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Perspektif Kreditor Suwarno, Ernawati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20639

Salah satu cara hukum untuk memenuhi hak kreditur atas piutang yang dijamin dengan agunan substansial adalah melalui lelang eksekusi hak tanggungan. Namun, pada kenyataannya, prosedur eksekusi tersebut seringkali menghadapi penolakan dari debitur maupun pihak luar, yang dapat mengganggu kemampuan kreditur untuk menagih pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang dimiliki kreditur terhadap penolakan penggunaan lelang eksekusi hak tanggungan. Dengan menggunakan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan persyaratan penyelenggaraan lelang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasinya, seperti perbedaan pendapat tentang keabsahan lelang dan kemungkinan pihak yang berkepentingan menyalahgunakan hak hukumnya untuk menunda eksekusi. Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak kreditur ditegakkan secara adil dan proporsional dalam setiap proses lelang eksekusi hak tanggungan, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang berkesinambungan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Nihayati Inayah, Wafa; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Inayah, Wafa Nihayati; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.

Legal Protection Against the Transfer of Fiducia Rights in the Takeover of Creditors Suwarno, Ernawati; Suriaatmadja, Toto Tohir; Kurrohman, Taufik
Sinergi International Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v4i1.811

Fiduciary security is a form of collateral over property or material security over movable objects, both tangible and intangible, which remain in the control of the fiduciary. This means that the pledged object is not physically handed over to the beneficiary, but the security right over it is recorded through a deed and registered at the fiduciary registration office. The construction of a fiduciary guarantee is the transfer of property rights in trust, over the debtor's property or movable goods to the creditor with physical control over the goods remaining with the debtor. Provided that if the debtor repays the debt in accordance with the stipulated time, the creditor is obliged to return the title to the property or goods to the debtor. In the repertoire of legal science, the transfer of property like this is called "Constitutum Possessorium." With the aim of knowing the legal protection of the transfer of fiduciary rights in law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and knowing the legal certainty in the takeover of creditors. This research method uses the foundation of the answer to the formulation of the problem is to use the main basis of the approach of legislation (Statue Approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study can be formulated that in the transfer of fiduciary rights in terms of the fiduciary law there is no mention of the fiduciary transfer process, while in the takeover of creditors it is mentioned in the limited liability company law that debts and shares in the form of assets all switch.

Consumer Losses Due to Business Actors in Online Stores: Legal Analysis and Solutions Susilowati, Asih; Dermawan, I Made; Suwarno, Ernawati
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9485

In healthy business or economic activities, a balance of legal protection is needed for consumers and business actors, this is because many consumers are harmed by the fraudulent actions of business actors. The problem formulation is: How is the validity of online transactions via Instagram viewed from Article 1320 of the Civil Code and what form of legal protection is provided for consumers due to losses by online shop business actors on Instagram. Normative juridical research method with a qualitative approach. The legal basis for online transactions is the same as transactions in general, referring to the basic provisions of Article 1320 of the Civil Code as a condition for the validity of the agreement, whereas online sales and purchase agreements remain as valid as conventional sales and purchase agreements, if they still comply with Article 1320 of the Civil Code. If the consumer's rights are not fulfilled, the consumer can take legal action as regulated in Article 38 and Article 39 paragraph (2) of the ITE Law and Article 47 and Article 48 of the Consumer Protection Law. Suggestions that can be given in the future need to be made legal regulations that specifically regulate e-commerce so that consumer rights in electronic transactions, especially using Instagram media, which is not used for selling purposes like other e-commerce which is specifically designed for online shopping, can be better guaranteed.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search