p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulil Albab PESHUM
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Investor Asing Dan Pemerintah Indonesia Khaula Alhanif Syafania; Oktavia Rahmadani; Raden Satrya Putra
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12026

Abstract

Sengketa investasi antara investor asing dan pemerintah Indonesia merupakan problematika hukum yang bersifat transnasional karena melibatkan kepentingan nasional dan prinsip perlindungan terhadap investor asing. Mekanisme arbitrase internasional dipandang sebagai sarana yang lebih efektif dibandingkan litigasi konvensional di pengadilan nasional, karena menjamin kepastian hukum, netralitas, serta putusan yang final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, baik dari aspek normatif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maupun dari aspek praktik melalui forum arbitrase internasional seperti ICSID. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase telah menjamin kepastian hukum, implementasi eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan politik hukum.
Perbandingan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kejahatan Teknologi Informasi Antara Indonesia Dan Singapura Al Fariq, Damar; Rahel Marulina Sitanggang; Raden Satrya Putra; Caca Khairunnisa; Asep Suherman
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 5: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i5.16170

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime). Kejahatan ini meliputi peretasan sistem komputer, pencurian data, penipuan online, serta penyalahgunaan informasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum pidana dalam penanganan kejahatan teknologi informasi antara Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur kejahatan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan Singapura mengaturnya melalui Computer Misuse and Cybersecurity Act. Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada tingkat ketegasan sanksi pidana, kelembagaan penegakan hukum, serta efektivitas sistem pengawasan keamanan siber. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas penegak hukum, serta memperluas kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan teknologi informasi.