Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Abubakar, Farrel Reyhansyah
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Itaar, Israel Gabriel; Hakim, Thaufiq Ar; Nainggolan, Jusup Aprillius; Abubakar, Farrel Reyhansyah; Arkananta, Muhammad Radhitya; Mota, Rafael Alfredo; Tumipa, Rafael Samuel; Vincent, Vincent; Ginting, Yuni Priskila; riza, rivan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2867

Abstract

Hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan pasti dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah memainkan peran penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi dan solusi alternatif seperti arbitrase. Selain itu, sinergi antara hakim dan advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Studi kasus pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang tepat dapat memberikan pemulihan hak yang proporsional.
Keseimbangan Antara Prinsip Non-Refoulement Dan Implementasi Kewenangan Administratif Keimigrasian Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia Abubakar, Farrel Reyhansyah; Hakim, Taufiq Ar; Firdiansha, Muhammad Farel
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kajfez47

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan prinsip non-refoulement dan kewenangan administratif keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keseimbangan antara kewajiban memberikan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement dan pelaksanaan kewenangan negara dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur, serta praktik penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip non-refoulement tetap diimplementasikan sebagai norma kebiasaan internasional melalui penyelamatan di laut, pemberian perlindungan dasar, dan penempatan sementara, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun, pelaksanaan kewenangan administratif, antara lain penolakan masuk, penampungan, penempatan di RUDENIM, hingga pengawasan, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas, ketergantungan pada UNHCR, serta resistensi masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan kedaulatan negara, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola agar keberlanjutan perlindungan pengungsi dapat terjamin.
Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perselisihan Bisnis Dalam Waralaba Terhadap Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2018/Pn Skh Abubakar, Farrel Reyhansyah; Hakim, Thaufiq Ar; Firdiansha, Muhammad Farel
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/m2rs1f03

Abstract

Model bisnis waralaba semakin diminati di Indonesia, akan tetapi bisnis ini tidak luput dari tantangan, terutama perselisihan antara franchisor dan franchisee, seperti pada kasus Gerai Pinky Guard, yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengaturan hukum terhadap penyelesaian sengketa waralaba Gerai Pinky Guard di Indonesia, serta mekanisme penyelesaian sengketa Gerai Pinky Guard dalam perspektif hukum dagang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum terhadap penyelesaian sengketa waralaba Gerai Pinky Guard di Indonesia yang ditempuh melalui jalur litigasi formal, didasarkan pada ketentuan Pasal 1234 dan Pasal 1239 KUHPerdata. Mekanisme penyelesaian sengketa Gerai Pinky Guard dalam perspektif hukum dagang yang dilakukan melalui jalur litigasi tidak efektif, karena memakan biaya tinggi, waktu lama, serta berpotensi merusak reputasi dan hubungan bisnis. Seharusnya, dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiadaan klausul alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian awal, meskipun ada indikasi niat musyawarah, pada akhirnya mendorong para pihak ke jalur litigasi.
Co-Authors Arkananta, Muhammad Radhitya Firdiansha, Muhammad Farel Hakim, Taufiq Ar Hakim, Thaufiq Ar Itaar, Israel Gabriel Mota, Rafael Alfredo Nainggolan, Jusup Aprillius Riza, Rivan Tumipa, Rafael Samuel Vincent Vincent, Vincent Yuni Priskila Ginting