Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Itaar, Israel Gabriel; Hakim, Thaufiq Ar; Nainggolan, Jusup Aprillius; Abubakar, Farrel Reyhansyah; Arkananta, Muhammad Radhitya; Mota, Rafael Alfredo; Tumipa, Rafael Samuel; Vincent, Vincent; Ginting, Yuni Priskila; riza, rivan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2867

Abstract

Hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan pasti dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah memainkan peran penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi dan solusi alternatif seperti arbitrase. Selain itu, sinergi antara hakim dan advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Studi kasus pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang tepat dapat memberikan pemulihan hak yang proporsional.
Implikasi Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Denza Antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi Vincent; Mota, Rafael Alfredo; Itaar, Israel Gabriel
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y6432t18

Abstract

Sistem perlindungan merek di Indonesia berlandaskan pada asas first to file, sehingga hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika terjadi benturan antara perlindungan merek terdaftar dengan eksistensi merek terkenal yang belum didaftarkan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji implikasi penerapan asas first to file dalam sengketa merek “DENZA” antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi, serta kedudukan hukum para pihak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Worcas Nusantara Abadi memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat karena telah mendaftarkan merek “DENZA” terlebih dahulu pada tahun 2023, sementara BYD belum terdaftar di Indonesia ketika mengklaim sebagai pemilik merek berdasarkan reputasi global. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan BYD dan menegaskan berlakunya asas first to file serta prinsip teritorialitas, meskipun BYD mengklaim bahwa pendaftaran yang dilakukan PT WNA didasarkan pada itikad tidak baik. Kasus ini memperlihatkan ketidaksinkronan antara sistem hukum nasional dan kewajiban perlindungan merek terkenal yang diatur dalam TRIPs.
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Praktik Hukum Administrasi Negara Vincent; Mota, Rafael Alfredo; Itaar, Israel Gabriel
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d7htxc47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip hukum internasional dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi dokumen dan analisis kasus, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, serta kebijakan administrasi publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip hukum internasional seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, good governance, dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional telah diterapkan melalui proses ratifikasi, kebijakan publik berbasis standar global, serta prosedur administratif yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan kewajiban internasional, keterbatasan pemahaman aparat publik, serta hambatan birokrasi yang kompleks. Untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan harmonisasi regulasi nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas implementasi prinsip hukum internasional dalam administrasi negara dan memperkuat legitimasi Indonesia di tingkat global.