Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Itaar, Israel Gabriel; Hakim, Thaufiq Ar; Nainggolan, Jusup Aprillius; Abubakar, Farrel Reyhansyah; Arkananta, Muhammad Radhitya; Mota, Rafael Alfredo; Tumipa, Rafael Samuel; Vincent, Vincent; Ginting, Yuni Priskila; riza, rivan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2867

Abstract

Hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan pasti dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah memainkan peran penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi dan solusi alternatif seperti arbitrase. Selain itu, sinergi antara hakim dan advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Studi kasus pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang tepat dapat memberikan pemulihan hak yang proporsional.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pembatalan Pencatatan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Putusan Nomor: 30/G/2025/PTUN.JKT Hakim, Thaufiq Ar; Firdiansha, Muhammad Farel; Arknanta, Muhammad Raditya; Vincent
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2025 - April 2026)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa mengenai pencatatan hak tanggungan pada tanah sebagai harta bersama pasca perceraian yang belum dibagi merupakan permasalahan yang cukup rumit, yang tidak hanya menyangkut substansi kepemilikan dan harta bersama sebagai jaminan utang, tapi juga menyangkut aspek kewenangan lembaga peradilan yang tepat untuk menyelesaikan perkara bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kewenangan PTUN dalam sengketa pembatalan pencatatan hak tanggungan atas harta bersama pasca perceraian yang didasarkan pada Putusan Nomor: 30/G/2025/PTUN.JKT. Meskipun objek sengketa dalam Putusan tersebut adalah pencatatan hak tanggungan (KTUN), PTUN Jakarta menyatakan tidak mempunyai wewenang mengadili karena substansi utama permasalahan berakar pada hukum perdata, yaitu status harta bersama yang belum dibagi dan ketiadaan persetujuan istri dalam pembebanan hak tanggungan. Putusan ini menegaskan penerapan doktrin prejudicieel geschil, di mana masalah perdata yang mendasari, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama) sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menguji aspek administratifnya.