Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Christian, Geal Aditya
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika dan Problematika Sistem Pembuktian dalam Proses Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Christian, Geal Aditya; Fodhi, Azhari Sellomitha; Lestari, Eky; Pangaribuan, Neysa Natalie; Ghustomi, Muhammad Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3759

Abstract

Artikel ini membahas secara komprehensif dinamika dan problematika sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai instrumen fundamental dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum acara PTUN dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara. Kajian menunjukkan bahwa proses pembuktian di PTUN masih menghadapi berbagai tantangan serius yang berpengaruh terhadap efektivitas peradilan. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan akses informasi antara warga dan pejabat pemerintahan, di mana pihak pemerintah sering memiliki dokumen dan data yang lebih lengkap. Dominasi bukti tertulis juga menjadi persoalan karena dokumen yang diajukan sering kali tidak utuh atau sulit diverifikasi. Selain itu, penggunaan diskresi oleh pejabat publik menimbulkan kesulitan pembuktian karena tindakan tersebut kerap tidak terdokumentasi dengan baik. Permasalahan lainnya mencakup keterbatasan pemanfaatan bukti elektronik serta kurang optimalnya kehadiran dan peran ahli dalam memberikan keterangan yang objektif. Perluasan objek sengketa pasca UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 semakin menambah kompleksitas pembuktian, terutama pada perkara fiktif-positif dan fiktif-negatif yang membutuhkan standar pembuktian lebih ketat dan prosedur yang jelas. Rendahnya transparansi birokrasi turut memperdalam kesenjangan antara teori dan praktik peradilan. Artikel ini menegaskan bahwa reformasi hukum acara, peningkatan kapasitas hakim dan advokat, serta modernisasi mekanisme pembuktian termasuk optimalisasi bukti digital sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan administrasi yang lebih adil, transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan administrasi pemerintahan modern.
Legal Gap Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Praktik Perkawinan Gantung Di Jawa Barat Christian, Geal Aditya; Amzar T, Aditya; Nuranalina, Tyara Fridayanty; Saputra, Hadrian; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perkawinan gantung di Jawa Barat sebagai praktik yang lahir dari hukum adat namun tidak sepenuhnya diakui dalam hukum positif Indonesia. Fokus utama adalah mengidentifikasi legal gap (kesenjangan hukum) antara norma hukum adat dan ketentuan hukum nasional (positif),Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan pendekatan Kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan tokoh adat dan pelaku praktik, serta observasi langsung di beberapa daerah di Jawa Barat, Analisis dilakukan dengan mengkaji perbedaan dan titik konflik antara hukum positif (misalnya UU Perkawinan dan KUH Perdata) dan hukum adat setempat. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara hukum adat dan hukum positif dalam mengatur praktik perkawinan gantung. Ketiadaan rekognisi hukum terhadap praktik ini berpotensi melemahkan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan kontekstual, yang mampu menjembatani norma hukum nasional dengan realitas sosiokultural masyarakat adat.
Co-Authors Amzar T, Aditya Fodhi, Azhari Sellomitha Ghustomi, Muhammad Imam Lestari, Eky Nuranalina, Tyara Fridayanty Pangaribuan, Neysa Natalie Saputra, Hadrian Ubaidillah Kamal