Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DOKTRINA: JOURNAL OF LAW

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Muhammad Iqbal; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6032

Abstract

Tanggung jawab pelaku usaha secara jelas telah diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undan-undang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dan Akibat Hukum Dari Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan. Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bahwa tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen yaitu menjadi tanggung jawab pengelola parkir, karena tanggung jawab pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan adalah memelihara obyek titipan sebagaimana memelihara kepunyaan sendiri serta harus mengembalikan dalam wujud asalnya. Sehingga kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen tetap menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Akibat hukum tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian atas terjadinya kerusakan, pencemaran dan memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan ataupun kerugian berhak untuk menuntut kepada pihak pengelola parkir.
Tanggungjawab Pelaku Usaha Rumah Makan Padang Terhadap Perolehan Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru: Responsibilities of Padang Restaurant Business Actors for Obtaining Halal Certification in Pekanbaru City Muhammad Yogi Riazmi Putra; Hasnati Hasnati; Yeni Triana Triana
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.6694

Abstract

This writing is entitled the responsibility of business actors for Padang restaurants to obtain halal certification, it is necessary to pay attention to the safety of food products that are now freely circulating. Not only in terms of health but also guarantee the halal of the product. Although there have been various regulations made by the Government of Indonesia, but still found the existence foods that do not have label certified. The aim of this writing is to find out how the protection of consumer laws and legal consequences received by business actors related to the distribution of food products that are not halal certified. In this paper, the authors use normative research methods. Which examine and analyze the legislation and the linkage of legal principles relating to the labeling of halal food products between Law no. 8 of 1999 about protection of consumer with Law no. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee. The results of the analysis obtained are the protection of consumer law against non halal certified food products arranged in Law no. 8 of 1999 about protection of consumer, Law no. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee, and Government Regulation Number 69 years 1999 on about Label and Food advertising, while the legal effect that the business actor receives on the distribution of non halal certified food products is by imposing administrative punishment and criminal penalty.