Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Leman, Brandon Angelo
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGAL IMPLICATIONS AND NEW CUSTOMS REGULATIONS ON JASA TITIP PRACTICES IN INDONESIA Leman, Brandon Angelo; Lawritz, Filbert; Laurensia, Jesslyn; Nugraha, Dwi Putra
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1904

Abstract

The Directorate General of Customs plays a crucial role in regulating the inflow of goods into Indonesia. Digitalization and increasing consumer demand for foreign products have driven the growth of personal shopping services. This activity is often misused through splitting to avoid import duties and taxes. This study aims to analyze the legal implications of the new Customs regulations on personal shopping practices. A normative legal method was applied using a statutory and conceptual approach with primary and secondary legal sources. The discussion shows that splitting is categorized as passive smuggling under Article 102 of Law Number 17 of 2006 on Customs. The government, through Regulation PMK 199/PMK.010/2019, sets import duty exemption limits for personal goods and strengthens oversight mechanisms. Offenders are subject to criminal penalties, fines, and administrative sanctions. The study concludes that Customs regulations do not prohibit personal shopping but aim to ensure compliance and protect state revenue.
Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat Suryadi, Celestial Darya; Tesalonika, Septia Elora; Leman, Brandon Angelo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8336

Abstract

Penelitian ini membahas batasan penggunaan diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam keadaan darurat dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pejabat pemerintahan untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif penggunaan diskresi serta merumuskan batasan hukumnya agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan instrumen hukum yang dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penggunaan diskresi harus memenuhi prinsip keharusan, kesebandingan, akuntabilitas, serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Maka, diskresi berfungsi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi darurat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan umum serta hak warga negara.
Co-Authors Dwi Putra Nugraha Laurensia, Jesslyn Lawritz, Filbert Suryadi, Celestial Darya Tesalonika, Septia Elora