Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fajra Ananda Ritonga; Muhlizar; Dian Mandayani Ananda Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2646

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) mengetahui perlindungan konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 2) mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 3) mengetahui hak dan kewajiban pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perlindungan konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi e-commerce menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari klausul baku yang tidak adil dan membatalkan perjanjian yang merugikan, 2) tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian baku dalam transaksi e-commerce berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 adalah pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan barang/jasa dalam transaksi e-commerce, 3) hak konsumen adalah untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sementara kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian baku e-commerce mengacu pada prinsip itikad baik
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Safira, Jihan; Nurhimmi Falahayati; Dian Mandayani Ananda Nasution
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.8635

Abstract

The increasing incidence of sexual offences against minors constitutes a serious violation of children's rights as an integral part of human rights. Such crimes not only undermine children's dignity but also cause long-term psychological harm and disrupt their development. In response, the Indonesian government enacted Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which strengthens previous regulations by imposing minimum and maximum criminal sanctions as well as aggravated penalties for offenders in positions of authority. This study examines the legal regulation of child sexual intercourse crimes under the law, analyses factors influencing sentencing, and evaluates its implementation in judicial practice. Employing normative legal research with a legislative approach and secondary data analysis, the findings indicate that although the legal framework reflects the principle of the best interests of the child, its enforcement faces challenges, including evidentiary limitations, sentencing disparities, and low public awareness in reporting cases. Therefore, strengthened synergy among law enforcement agencies, government institutions, and the community is essential to ensure effective and equitable child protection