Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Smart Hukum (JSH)
Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN PEREMPUAN SINGLE PARENT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASCA COVID 19 Falahiyati, Nurhimmi; Armanila, Armanila; Kalingga, Qori Rizqiah H
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v5i1.3665

Abstract

Angka kekerasan dalam rumah tangga begitu tinggi di indonesia. Terlebih ketika pandemi covid 19 melanda, kondisi keuangan yang memburuk, isolasi dan intensitas pertemuan yang tinggi semakin memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan domestik ini berdampak paling besar pada perempuan dan anak. Dampak yang dihasilkannya dapat merusak masa depan suatu bangsa, hal ini disebabkan ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anak sebagai generasi penerus yang berpotensi terganggu kesehatannya, baik fisik dan mentalnya. Potensi kekerasan juga berlanjut dari ibu ke anak-anak sebagai akibat trauma yang dialaminya. Sebagian perempuan yang mengalami kekerasan memilih untuk bercerai. Akibat dari keputusannya ini menjadikannya single parent yang bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Kegiatan ini bermitra dengan Perwiritan Ar-Rahmah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum, penyuluhan parenting, serta konseling baik pribadi dan kelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mitra, meningkatkan pengetahuan terkait parenting dan kesehatan mental akibat trauma dari kekerasan yang dialami. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman terkait dampak dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pengetahuan terkait parenting dan pola asuh anak juga meningkat, termasuk penyembuhan mental dan trauma atas kekerasan yang dialami.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 STUDI PADA UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA Ahyar, Muhammad; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2391

Abstract

The importance of labor protection is the main focus in an effort to ensure that every individual working in a company receives proper protection. In this context, the protection includes aspects of occupational health and safety, which aims to avoid the risk of accidents or injuries for workers. However, in reality, there are still violations of work protection provisions, such as the absence of personal protective equipment, which can threaten the safety of workers, especially at the Tanjung Morawa Rice Seed UPTD. In an effort to overcome these violations, this research carries out a descriptive method to describe the situation of legal protection against workers who experience accidents according to Law Number 13 of 2003 at the UPTD Induk Padi Tanjung Morawa. The results show that legal protection of workers is regulated in Article 6 of the Law, which contains the obligation of employers to provide rights and obligations to workers without discrimination. However, there are shortcomings in the details of the protection, especially regarding the protection of male workers. In addition, the protection of female workers is also stipulated in the Law, with a prohibition on female workers under the age of 18 to work during certain hours. Nevertheless, the implementation of legal protection of worker safety at the Tanjung Morawa Rice Seed UPTD still has challenges, where protection must include humanitarian and welfare aspects for workers.
PERAN SERTA PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA JAWA SUMATERA (PENJARA) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA JAWA SUMATERA (PENJARA) Nanda, Satria; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2398

Abstract

One of the most scrutinized crimes in Indonesia is corruption. Corruption in the private sector is as severe as in the public sector, especially when business activities are linked to public sectors such as taxation, banking, and public services. The Nusantara Jawa Sumatera Association, known as "PENJARA," is an organization dedicated to preventing corruption in the regions of Java and Sumatra. This organization comprises committed members focused on the integrity of the Indonesian nation. The role of PENJARA in development activities, including efforts to prevent and eradicate corruption, is crucial as a social check to enhance public welfare and establish a professional, corruption-free bureaucracy. This study addresses the government's role in optimizing the prevention and eradication of corruption in Indonesia and how the youth organization PENJARA contributes to these efforts. The study reveals that government efforts in combating corruption face significant challenges, including synchronizing legislation, improving human resources, and digitization. PENJARA plays a vital role by conducting outreach, discussions, and dialogues with the public and government to prevent corruption and limit the opportunities for corrupt activities.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 917/PID.SUS/2021/PN Mdn) Rokan, Muhammad Nuqfizar Khair; Falahiyati, Nurhimmi; Harmuzan, Harmuzan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkontribusi positif terhadap penegakkan hukum terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menyasar kaum perempuan dan anak-anak sebagai objek rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Pengaturan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (2) Perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; serta (3) Penyebab terjadinya penganiyaan yang di lakukan anak terhadap ibu kandung. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, analisis pertimbangan hakim berdasarkan norma hukum yang relevan, evaluasi dari efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan validasi normatif. Hasil penelitian ini didapati bahwa Putusan No. 917/Pid.Sus/2021/PN Mdn merupakan salah satu kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada Pasal 44 ayat (1) menunjukkan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban KDRT serta ancaman hukuman yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam Putusan No. 917/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp10.000.000 kepada terdakwa. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa pengadilan memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada korban berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT. Terkait penyebab terjadinya penganiayaan terhadap ibu kandung dalam perkara ini meliputi aspek ekonomi, psikologis dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis.
Penerapan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Simangunsong, Santi; Sitanggang, Lamtiur; Kartika, Mega; Falahiyati, Nurhimmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hx30bx55

Abstract

Pendidikan Inklusi adalah implementasi dari kebijakan pemerintah dalam pemeratan sistem Pendidikan yang setara bagi semua anak, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Sampai saat ini penerapan pendidikan inklusi masih di luar standar dan ketentuan yang berlaku, maka perlunya perbaikan dan perhatian lebih pada sistem pendididikan ini, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu Perwal Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kota Medan berdasarkan hak dan asas perlindungan anak. Penerapan pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan, sekolah telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas), namun kurangnya guru pendamping khusus, terbatasnya sarana dan prasarana, kurikulum yang di modifikasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan inklusi menimbulkan stigma sosial dan diskriminasi, maka sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Faktor pendukung meliputi, komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan (misalnya Perwali Kota Medan No. 12 Tahun 2022), serta lingkungan yang inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara sosial dan akademik.
The Participation of the Java Sumatra Archipelago Youth Association (PENJARA) in Preventing the Occurring of Corruption Crimes: Case Study of the Central Leadership Council of the Nusantara Java Sumatra Youth Association (PENJARA) Nanda, Satria; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i3.850

Abstract

The general purpose of this research is to find out how the implementation of the role of youth participation in the Java-Sumatra archipelago in upcaya prevention and eradication of criminal acts of corruption. To find out how the government's efforts to optimize the prevention and eradication of corruption in Indonesia. The research method is a way or effort to do something by using the mind carefully to achieve a goal by searching, writing, arranging, formulating and analyzing until preparing a report. empirical legal research is research or observation in the field or field research whose research is focused on collecting empirical data. The approach method used in this research is the juridical-empirical method. Juridical-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions directly on every legal event that occurs. The government's efforts in preventing and eradicating corruption are very worrying and pose a threat to the government, including synchronizing legislation or regulatory arrangements, fostering human resources, and digitizing government in preventing and eradicating corruption. Synchronizing legislation or regulatory arrangements. Synchronizing legislation or regulatory arrangements, adjustments and alignments related to the law on the prevention and eradication of corruption. Human Resource Development (HR) Providing education to the public about the prevention and eradication of corruption in accordance with Article 13 of Law No.30 concerning the Corruption Eradication Commission is a paradigm in the prevention and eradication of corruption, as a key success factor in the prevention and eradication of corruption. Socializing the prevention and eradication of corruption program. Digitalization and technology efforts in Indonesia are so massive that it is necessary to meet the requirements if we want to encourage the digitalization of all public services as an effort to prevent and eradicate criminal acts of corruption.
Juridical Review of Replacement Certificates of Land Rights Due to Loss at the Medan City Land Office Hutagalung, Yuni Mifta Afida; Falahiyati, Nurhimmi; Ahmad, Akiruddin
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i3.851

Abstract

An application for a replacement certificate can only be made by the party whose name appears as the right holder in the land book at the local land office. An application for a replacement certificate cannot be made if the name of the party is different from the name of the right holder in the land book. If the right holder listed in the land book has died, the application can be made by his heirs. The application must be accompanied by valid supporting documents, such as a Certificate of Death from the right holder and a Certificate of Heirs and Heirs. The formulation of the problem in this research is How is the Procedure for the Implementation of the Issuance of Land Rights Substitute Certificates at the Medan City Land Office. How are the obstacles and efforts faced by the Medan City Land Office in the Implementation of the Issuance of Replacement Certificates of Land Rights that are lost. The type of research used in this research is juridical-empirical. Juridical-empirical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society. An application for a replacement certificate due to loss can only be submitted by the party whose name is listed as the right holder in the relevant land book or another party who is the recipient of the right based on a PPAT deed or an excerpt of minutes of auction, deed, letter and power of attorney. If the right holder or beneficiary has died, an application for a replacement certificate can be submitted by his heirs by submitting a letter of proof as an heir.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Hak Eksekusi Jaminan Debitor Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (Studi : Balai Harta Peninggalan (Bhp) Medan) Ma’arif, Amar; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16277

Abstract

The position of secured creditors in the Indonesian bankruptcy regime has shifted significantly following the enactment of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUPPSK). Separatists traditionally have the privilege of executing collateral objects without being subject to the general bankruptcy mechanisms stipulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). However, the revocation of some of the UUKPKPU norms by the UUPPSK has created normative uncertainty, particularly regarding the limited access of secured creditors to bankruptcy instruments if the debtor is a financial services institution under the exclusive authority of the Financial Services Authority (OJK). Using a normative and empirical juridical approach, along with statutory, conceptual, and case study analysis, the study shows that although the UUKPKPU still legitimizes secured creditors' right to execute, its regulation is reduced by the validity of the stay period and the limitation of locus standi in financial institution bankruptcy cases. This situation creates tension between the interests of secured creditors seeking legal protection for their property rights and the regulator's goal of maintaining financial system stability. The research findings confirm that the legal configuration following the UUPPSK has not fully guaranteed the certainty and protection of secured creditors' rights, and has created a normative vacuum that has the potential to disrupt the balance between individual creditors' interests and the public interest in the context of financial sector stability.
Analisis Kedudukan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Sebagai Dasar Penyelesaian Perselisihan Yang Bermuatan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Surya, Muhammad Langga; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16424

Abstract

This study examines the legal status of the Indonesian Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures when applied to disputes containing criminal elements. Although PERMA is primarily designed to strengthen mediation mechanisms in civil cases, in practice many disputes originate in the civil domain but subsequently generate criminal consequences, such as fraud allegations arising from loan agreements, domestic violence emerging from family conflicts, or embezzlement issues stemming from business disputes. These situations raise questions regarding the extent to which PERMA may influence or serve as a basis for resolving cases involving criminal offenses. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that PERMA is hierarchically subordinate to statutory laws and therefore cannot override the Indonesian Criminal Code (KUHP) or the Criminal Procedure Code (KUHAP). Consequently, PERMA cannot serve as a legal basis for terminating criminal proceedings, as such mechanisms are strictly regulated under KUHAP. Nevertheless, the principles of mediation embodied in PERMA can be adopted analogically to support restorative justice, particularly in minor offenses or complaint-based crimes. Peace agreements may be considered by judges in sentencing or by prosecutors in applying the principle of opportunity. Thus, while PERMA cannot halt criminal processes, it can function as a normative reference that strengthens a more humanistic and efficient approach to criminal case resolution without compromising legal certainty.
Co-Authors Ahmad, Akiruddin Ahyar, Muhammad armanila, Armanila Harmuzan Hutagalung, Yuni Mifta Afida Kartika, Mega Ma’arif, Amar Nanda, Satria Qori Rizqiah H Kalingga Rokan, Muhammad Nuqfizar Khair Sahbudi Simangunsong, Santi Sitanggang, Lamtiur Surya, Muhammad Langga