Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Wahana Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced SASI journal of social and economic research
Muhlizar Muhlizar
Alwashliyah University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Legal Analysis Regarding the Responsibilities of Intermediaries in the Sale and Purchase of Land Joharsah, Joharsah; Muhlizar, Muhlizar
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3127

Abstract

Inside practice, sell-buy that involves party seller and buyer, especially on purchases right on land, requires a party third to be on duty as an intermediary with function as a giver of information, a liaison, as well as someone acting as a recipient of power. Following the Civil Code in Article 1792, which regulates gift power of attorney, and Article 1338, paragraph (3), everything must be done in good faith. However, not all intermediaries can operate, giving trust to them with ok. Practical loss in some party Study This will describe factors from the cause of the selling process, buy right on done land through the intermediary role, and not quite enough answer party third the recipient power inside the buy right on done land. Studying this also explains the consequence law. Suppose there is a default and also in the process of settlement. The interview process is used to collect data; the informant or respondent reluctantly conducts field and literature research and a qualitative forward analysis study. From research, those are the givers of power to intermediaries for a more thorough and considerate application of various principles, especially justice for all parties.
Juridical Analysis of Corruption in the State Budget (Study of District Court Decision Number 49/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) Setyawan, Iwan; Katherine, Katherine; Susanti, Nia; Muhlizar, Muhlizar
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.1840

Abstract

This article aims to examine the regulation of criminal acts of corruption in the management of State funds based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, analyzing the judge's considerations in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst which is in line with the KUHAP and Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, as well as evaluating the verdict given by the judge in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst by Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001. The focus of the problem is the regulation of criminal acts of corruption in the State budget based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, the judge's considerations in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst which are in line with the KUHAP and Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, as well as the verdict handed down by the judge in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst by Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001. This research uses criminal theory and prosecution theory. Data was collected through library search techniques and analyzed qualitatively. The results of this study concluded that the Panel thought that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption by Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001.
Pendampingan Kesadaran Hukum dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal di Desa Sei Rampah Warman, Syafil; Joharsah, Joharsah; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.084 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i1.102

Abstract

Kenyataannya masih banyak masyarakat Indoesia yang mendiami dan atau kepemilikan tanah secara non legal. Seperti yang terjadi pada sebagain masyarajat Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebagain besar masyarakatnya selama ini dalam menempati atau kepemilikan tanah yaitu tidak seseuai dengan aturan perundang-undangan yang beralaku. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang arti pendaftaran tanah secara legal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang penerapan hukum pertanahan. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga Desa Sei Rampah yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh. Berdasarkan hasil kerja observasi lapangan yang dilakukan oleh dosen di masyarat Desa Sei Rampah dalam rangka kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui peyuluhan hukum dan akan dilaksanakan pendampingan hukum oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik hukum di Desa Sei Rampah.
Pembinaan Karakter Pancasila dalam Nilai Ketuhanan yang Maha Esa Eks Pengguna Narkoba untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabiltasi Rumah Ummi Siregar, Saiful Muluk; Warman, Syafil; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.06 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i2.149

Abstract

Pancasila sebagai falsafah atau dikatakan idologi negara memiliki peranan penting dalam memberi arah dan landasan dasar bagi tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup juga memiliki arti sebagai pembangun karakter bangsa sekaligus kepribadian bangsa. Dimana dalam pembentukan karakter bangsa, nilai-nilai dalam Pancasila berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Penerapan nilai ini sudah seharunya menjadi syarat mutlak bagi setiap umat beragama yang meyakini bahwa adanya Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang beragama tidak taat kepada perintah Tuhannya, sedangkan dia sudah mempunyai keyakinan denga adanya Tuhan dan dapat dibuktikan dengan agama yang dia peluk. Metode pelaksaan Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum UNIVA Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang efek dari narkoba kepada residen dan ceramah/materi secara bergantian. yang dari kesemuanya adalah dari niat kuat residen dalam implementasi nilai dari sila ke satu.
Pendampingan Hukum Lingkungan melalui Edukasi Peranan Perempuan sebagai Agent of Change Muhlizar, Muhlizar; Joharsah, Joharsah; Warman, Syafil
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v2i1.316

Abstract

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam. Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaa Lingkungan Hidup, Pasal 1angka 1 mengatur bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa lingkungan hidup tidak lagi diposisikan sebagai obyek semata akan tetapi kedudukanya disejajarkan dengan manusia, walaupun terlihat pula peran manusia tetap mendominir terkait perilakunya terhadap kelangsungan perikehidupan alam dan mahluk hidup. Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang edukasi hukum lingkungan yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan mempunyai karakter nilai ke ibuan yang menjadi aspek penting dalam edukasi.
Government's Law Strategy in Dealing With Global Recession Turmoil 2023 to Strengthen Society's Economy Mukidi, Mukidi; Purba, Nelvitia; Nurasiah, Nurasiah; Muhlizar, Muhlizar; Binti Seli, Noor Zainee
SASI Volume 30 Issue 1, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i1.1872

Abstract

Introduction: The threat of a global economic recession in 2023 has been a topic of discussion lately. Various forms of trade both domestically and abroad are predicted to experience a decline. Of the potential economic threats that can occur due to two factors, both external and internal.Purposes of the Research:  This study aims to analyze the Government’s law strategy in dealing with global recession turmoil 2023 to strengthen society’s economy in Indonesia.Methods of the Research: To analyze the problems in this article, the author uses empirical legal research types and then analyzes them with descriptive-analytic methods and uses a statutory approach related to the case approach as well as a philosophical, sociological approach. and juridical.Results of the Research: Facing these alarming global conditions, the Government of Indonesia has taken concrete steps, including by issuing Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation (Perpu Cipta Kerja), which was promulgated on December 30, 2022, LN. 2022/No.238, TLN No.6841. The Job Creation Perpu contains content material that is loaded with the interests of the Indonesian state and people and in optimizing public services there is no violation of the law or the constitution, for the steps taken by the President. Our legal system has also regulated further procedures after the Perpu is promulgated, through the legal mechanisms and procedures that apply in parliament. It is time for us to see phenomena based on real facts and data clearly, based on academic logic. Not just an analysis without facts and different origins.
Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat) Anggriawan, Rianedo; Muhlizar, Muhlizar; Nasution, Dian Mandayani Ananda; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.441

Abstract

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang diputus melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografimemiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketntuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum hakim dalam putusn PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.
Legal Protection of Women in the Divorce Process: Case Studies and Policy Implications in Indonesia Sultoni Trikusuma; Muhlizar Muhlizar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5154

Abstract

The objective of this investigation is to examine the legal safeguards available to women in the Indonesian divorce procedure, with a particular emphasis on case studies and the existing policy implications. A qualitative approach was utilized in conjunction with a comprehensive literature review in order to gain an in-depth understanding of existing policies, regulations, and protections pertaining to women's rights in the context of divorce. Data were gathered via an analysis of legal documents, academic literature, and interviews with legal experts and women's rights activists. The findings indicated that despite the existence of a legal framework that supports women in divorce proceedings, there are still significant obstacles to the implementation of these rights at the local level. These obstacles are mainly attributed to gaps in legal understanding, patriarchal cultural norms, and limited resources. The research proposes the expansion of legal awareness initiatives within communities and the introduction of policy reforms that are more inclusive to guarantee gender equity in divorce procedures.
The Relevance of Qiyas in Contemporary Legal Determination : Analysis of the Perspective of Usul Fiqh Halim, Abdul; Muhlizar, Muhlizar
Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Vol. 4 No. 001 (2024): Special Issues
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/jcell.v4i001.457

Abstract

Qiyas is one of the source Islamic law which is of a nature rational and have role important in development Islamic law in particular in answer problem contemporary that is not in a way explicit mentioned in the Qur'an and Hadith. this article aiming For analyze relevance and validity the use of qiyas in determination law to modern issues such as digital transactions reproduction artificial, and development technology financial, through approach principle fiqh. Research This use method qualitative-descriptive with approach normative as well as study literature to works classic and contemporary in field principle fiqh . Results of the analysis show that qiyas remains relevant as instruments of ijtihad in respond dynamics social and contemporary developments during fulfil conditions for valid qiyas according to the scholars. With Thus qiyas does not only functioning as tool complement but also as means important in guard flexibility and sustainability Islamic law in the modern era.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.
Co-Authors A Halim Ahmad, Akiruddin Anggriawan, Rianedo Binti Seli, Noor Zainee Joharsah Joharsah Katherine Kho Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan Muhlizar, Muhlizar Mukidi, Mukidi Nasution, Dian Mandayani Ananda Nurasiah Nurasiah Purba, Nelvitia Rony, Zahara Tussoleha Sahbudi Siregar, Saiful Muluk Susanti, Nia Warman, Syafil