Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Integrasi Nilai Hukum Dan Budaya: Pemanfaatan Tembang Macapat Maskumambang Sebagai Terapi Seni Untuk Pemulihan Financial Trauma Mahasiswa Ariani, Fifi Tri; Maharani, Ferita; Naisela Putri, Jesiana; Adymas Hikal Fikri, Muhammad
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 06 (2026): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan meneliti trauma finansial pada mahasiswa, yang terbukti menjadi masalah penting dengan dampak kompleks, mencakup gangguan kognitif, reaksi emosional yang kuat, manifestasi fisik, hingga krisis identitas, sehingga memerlukan intervensi yang menyeluruh. Penelitian ini fokus pada analisis karakteristik trauma, evaluasi keefektifan model integratif, dan kebutuhan fungsi filosofis serta musikal dari Tembang Macapat Maskumambang sebagai media seni terapeutik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka Modifikasi Cognitive Behavioral Art Therapy (CBAT) melalui Expressive Arts Therapy. Hasilnya menunjukkan efektivitas tinggi dari pendekatan terpadu ini. Dukungan hukum (UU No. 17/2023 & UU No. 11/2009) memberikan rasa aman dari tekanan eksternal, sementara Maskumambang berperan sebagai intervensi psikososial yang unik. Dengan demikian, model integrasi hukum dan terapi berbasis kearifan lokal ini berhasil membangun kerangka pemulihan yang holistik, manusiawi, dan lestari bagi mahasiswa.
Dekonstruksi Hegemoni Elit Dalam Shadow Campaign Retorika Pemilu Di Jawa Tengah Melalui Perspektif Gramsci Juliana Zahwa, Irma; Firda, Nayla; Amelia Putri, Salma; Adymas Hikal Fikri, Muhammad
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 06 (2026): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik shadow campaign dan retorika pemilu di Jawa Tengah melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru mengalami demokratisasi, tetapi dominasi elit tetap berlangsung secara terselubung melalui konsensus sosial dan narasi publik. Shadow campaign menjadi strategi politik tersembunyi yang memanfaatkan ruang kultural, sosial, dan digital untuk membentuk opini masyarakat sebelum masa kampanye resmi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, menganalisis UU Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, serta literatur akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa elite politik memanfaatkan jejaring sosial, media digital, dan simbol budaya untuk membangun legitimasi moral, mempengaruhi persepsi publik, dan memperkuat hegemoni. Celah regulatif dan lemahnya pengawasan mempermudah praktik ini, mengurangi transparansi dan keadilan dalam pemilu. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi kebijakan elektoral melalui penguatan pengawasan digital, demokratisasi internal partai, transparansi informasi publik, serta pemberdayaan warga melalui mekanisme deliberatif seperti FGD, audiensi, dan policy brief untuk meminimalisasi dominasi elite dan meningkatkan partisipasi politik yang kritis.
The Potential of Criminal Sanctions in Indonesia’s Spatial Planning Law from a Sustainable Development Perspective Aprila Niravita; Masyhar, Ali; Rodiyah, Rodiyah; Suhadi, Suhadi; Chhachhar, Varun; Adymas Hikal Fikri, Muhammad
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v4i2.19096

Abstract

This study examines the role of criminal law in curbing unlawful land-use practices in Indone-sia's broader spatial-planning framework. Its primary interest lies not only in asking whether the threat of criminal enforcement deters potential offenders but also in investigating whether those who violate the rules receive sanctions that are credible, consistent, and sufficiently severe. Employing a normative legal methodology, the author examines statutory texts, cornerstone legal principles, and leading judicial opinions, deftly navigating between major codes and significant academic commentary. The analysis shows that although sanctions appear to be codified, they operate with limited force in the real world because of vague language, poorly trained investigators, and an enduring pattern within government agencies to rely on softer administrative fines before resorting to stricter penalties. On that ground, the paper insists that criminal tools must still act as an ultimum remedium if Indonesia hopes to defend the rule of law and head toward truly sustainable land management. To make the system stronger, the author(s) calls on lawmakers to clarify enforcement paths, improve coordination between ministries, and fund training for the officers who face spatial violations day after day.