Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Peran Generasi Muda dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of Young Generation in Fostering Cultural Values in the Community of Padang Village Trucuk District Mangar, Irma; Sudrajat, Shinta Azzahra; Pangestika, Pingkan Widya
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8942

Abstract

Desa Padang, kecamatan Trucuk, merupakan wilayah yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal, tradisi gotong royong, serta kearifan sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai merasakan adanya pergeseran peran generasi muda dalam melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai budaya tersebut. Pelaksanaan sosialisasi peran generasi muda dalam menumbuhkan nilai-nilai budaya di masyarakat di desa Padang, kecamatan Trucuk, yang diselenggarakan di Balai Desa Padang dan dihadiri oleh 40 peserta, dilaksanakan dengan metode yang terstruktur, partisipatif, dan disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan ini dirancang agar materi tidak hanya dipahami secara Teori. tetapi juga mampu menggerakkan kesadaran dan motivasi peserta untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya desa. Krisis budaya yang mulai dirasakan masyarakat desa Padang pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh masuknya pengaruh luar, tetapi juga karena menurunnya tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial budaya di desa. Melalui sosialisasi ini, pemuda diharapkan memahami bahwa nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kebersamaan merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga dan diamalkan.  
Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District Mansur, Mochammad; Mangar, Irma; Pangestika, Pingkan Widya
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8941

Abstract

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.
Juridical Analysis of Cash Rejection in Consumer Transactions on Cashless Payment Practices in Indonesia Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Yasin, Bukhari; Pangestika, Pingkan Widya
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.511

Abstract

The development of digital payment systems in Indonesia encourages the increasing use of non-cash transactions in goods and services trading activities. However, in the midst of this transformation, the practice of refusing cash payments by business actors has emerged for reasons of efficiency, security, and internal company policies. This practice raises juridical problems because Rupiah money as a legal tender in Indonesian territory must be accepted in every transaction as stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the practice of refusing cash payments is basically contrary to the legal provisions regarding the obligation to use Rupiah and has the potential to violate consumers' rights to obtain fair and non-discriminatory services. On the other hand, the development of digital payment systems is also supported by government policies in realizing economic efficiency and financial inclusion. Therefore, there is a need for harmonization of regulations that provide legal certainty between the obligation to receive cash and the payment digitalization policy, so that the protection of consumer rights remains guaranteed without hindering the innovation of the national payment system.