Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Communitarian Jurnal Hukum Pelita Jurnal Indonesia Sosial Sains Paradigma: Jurnal Kajian Budaya JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro PESHUM
Mochamad Mansur
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Mochamad Mansur
Widya Yuridika Vol 2, No 2 (2019): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.22 KB) | DOI: 10.31328/wy.v2i2.1067

Abstract

In everyday there are few terms that used to interpret this law profession. Some are termed the lawyers and also use the phrase of  legal advisor, lawyer or advocate in Malaysia known as Peguam. The advocates, lawyer and legal advisor terms in english languange also can be called as trial lawyer or specifically in America known as attorney at law as well as in the United Kingdom known as barrister, and the role given by the lawyer that using the legal advisor terms in America known as counselor at law or also solicitor in United Kingdom. In constitution number 18 of 2003 about advocate, the word advocate is used in chapter I about General Conditions explained, Advocate is a person who work as legal professionals, both inside and outside of the court who fulfills the requirements under the provisions of this law. In practice the law profession is not only undertaken by the advocate during examination process at the level of investigation and examination in court (litigation process), however the role of advocate is also seen outside the court. The need for advocate legal services  outside the court process is currently increasing, in line with growing needs of the  community law, especially in existence that is increasingly open in association between nations. Through consulting services, negotiation and in making contracts for community empowerment and national law reform, especially in the economics and trade, including settlement of disputes outside of the court. Advocates as one element of the justice system is one of the pillars in upholding the rule of law and the human right. Advocates are a noble profession that is closely related to humanity. Increasing capital flows and foreign investment, especially among business people in ASEAN member countries (inter-ASEAN trade and investment), logically it will be followed by an increase in the need of lawyers or legal advisor services. This profession is important in providing direction and legal advices, including the assistance needed by business people properly and protected in Indonesia. Vice versa, when Indonesian business people decided to develop the investment and production activites, for example to Thailand or other ASEAN countries. Indonesian business people will need the services of lawyers or legal advisor who understand the provisions of Thailand laws. The challenges of the advocates basically lies mostly on advocates and the professional advocate commuity to how far the advocates can respond to the problems of the community in his environment. Another challenge is the political climate factor wich is not conducive to developing the role of advocates, for this reason, there is a need for a socialization of the function of the existence of an advocate role both for officials and the general public. These challenges will be increasingly complex when professional skill and the enthusiasm for learning from the lawyers do not grow in accordance with the demands of the global era, including the mastery of foreign languages as a key to opening communication with foreign relation. For this reason, the relationship network with IBA (International BAR Association), ABA (American BAR Association), Lawyer Commitee For Human Rights and the like needs in the era of globization.
STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN Gunawan Hadi Purwanto; Mochamad Mansur
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1190

Abstract

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
TINJAUAN YURIDIS TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO) MOCHAMAD MANSUR
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersamasuami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro dan Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari suatu perceraian terhadap psikologi anak di Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, dengan data primer dan sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. penyebab perceraian di Kabupaten Bojonegoro di antaranya adalah faktor rendahnya pendidikan, kawin di bawah umur, perselingkuhan, faktor ekonomi, terus menerus berselisih, suami suka memukul isteri, hilangnya salah satu pihak (ghoib), suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, masalah tempat tinggal, campur tangan orang tua dan kawin paksa dan Perceraian antar pasangan suami istri seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah dampak yang dirasakan oleh anak-anak. Artinya perceraian dan perpisahan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi setiap pembentukan perilaku, kepribadian anak dan termasuk juga mempengaruhi tingkat emosi serta psikologi seorang anak.
Analisis Krominologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak mochamad mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif-empiris (applied law research). Bahan hukum yang digunakan seperti bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku ilmiah dan artikel ilmiah) serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang diakukan di Kabupaten Bojonegoro yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kepribadian, rasa ingin tau dan keinginan untuk mencoba sedangkan faktor eksternal antara lingkungan masyarakat, keluarga dan pergaulan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika antara lain kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, saksi, barang bukti. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa akan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat (1) sertaketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini memberikan saran bahwa diperlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk mendukung dengan penuh upaya penanggulangan yang telah direncanakan oleh pemerintah, serta diharapkan para orangtua dapat mengawasi pergaulan anak agar anak tidak memiliki pergaulan bebas tanpa batas dan dapat menjerumuskan anak dalam prilaku negatif yang bertolak belakang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat serta diharapkan agar serta diharapkan orang tua mau pun masyarakat yang bersangkutan oleh anak lebih diperhatikan lagi dan dididik anak agar dapat lebih mengerti tentang bahayanya narkotika bagi masa depan anak itu sendiri.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Penyebaran Foto Pornografi Mochamad Mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengancaman penyebaran foto pornografI, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara putusan 125/Pid.Sus/2019/PN Bjn. Serta perlindungan hukum terhadap saksi atau korban ancaman penyebaran foto pornografi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim, memperoleh sumber data secara langsung, serta mengambil salinan putusan hakim dari Pengadilan negeri Bojonegoro. Disamping itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengambil data dari buku-buku, journal, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Penerapan hukum dalam putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PNBjn Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan bersifat gabungan alternative subsidaritas yaitu Primair pasal 29 Jo 45 ayat 3 (tiga) UU ITE, Subsidair pasal 27 Ayat 1 (satu) Jo Pasal 45 ayat 1 (satu) UU ITE, dan atau pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu primair yaitu pasal 29 Jo 45 ayat 3 (tiga) UU ITE. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PNBjn menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan empat alat bukti yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya.Perlindungan hukum terhadap saksi atau korban pengancaman penyebaran foto pornografi menurut penulis adalah hal yang penting dalam proses persidangan hingga menjatuhkan amar putusan dikarenakan korban pengancaman mendapatkan kerugian secara immateriil. Dan para korban mereka sering merasa malu atau takut sendiri pada saat akan melaporkan kejadian yang dialaminya ditambah lagi korban sebelumnya mendapatkan teror online dari pelaku kejahatan sehingga mereka tidak berani untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpa dirinya.
Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama Mochamad Mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal. Serta untuk mengetahui implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan yang akan digunakan diantaranya ; (1) Pendekatan Perundang – Undangan (statute approach) yaitu metode pendekatan dengan memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Dapat dikatakan pula bahwa pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (2) Pendekatan Kasus (case approach) artinya selama peneletian ini penulis bukan merujuk kepada dictum putusan Pengadilan melainkan merujuk kepada racio decidendi. Racio decidendi yaitu alasan – alasan hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (3) Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Kesimpulan sebagai berikut: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal. Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama Bojonegoro mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1089, yang diubah dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (2) Implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal. Dalam penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali dikarenakan menurut hitungan adat jawa kurang baik, hal tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya. Hal ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan. Secara hukum Islam antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesusuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.
Integration of Islamic Law Regulation and Positive Law in Addressing Business Ethics Challenges in The Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 Adisurya Adisurya; Mochamad Mansur
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1108

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 has brought significant changes in various aspects of life, including in the business world. The rapid development of technology and the integration of cyber-physical systems have changed the way businesses are conducted, giving rise to new and complex business ethics challenges. The normative juridical research method is employed in this study, which focuses on positive legal regulations related to legislation. Two approaches, the Statute Approach and the Conceptual Approach, are utilized. Primary and secondary legal sources are employed to understand and apply the law. Integrating Islamic Law and Positive Law regulations refers to the effort to combine their principles harmoniously. This integration involves identifying similarities and differences, considering contemporary aspects such as technology and globalization. Ethical challenges in business during the Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 era include ensuring justice, sustainability, and humanity in business practices. Islamic and Positive Law regulations, such as usury and consumer protection prohibition, help guide ethical business behavior. Integrating Islamic and Positive Law regulations can address business ethics challenges. Collaboration among the government, society, and Islamic organizations is necessary to strengthen regulatory implementation. Education on Islamic values-based business ethics also needs to be reinforced to cultivate responsible business leaders for the future.
Pemilu Berintegritas dan Malpraktik Pemilu Mudjiyanto, Bambang; Launa, Launa; Mansur, Mochammad
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 5, No 2 (2024): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v5i2.495

Abstract

ABSTRACTElection malpractice is a frightening specter in democratic countries. As aconsequence, election integrity is often violated in the electoral process. This studyseeks to discuss the political dynamics of the concepts of electoral malpractice andelection integrity in an electoral setting in a flawed democratic regime withprocedural characteristics. Election malpractices which are widely practiced inflawed democratic regimes have been proven to not only distort the quality ofelections with integrity, but also slowly have the potential to kill democracy. In thepractice of elections that lack integrity, it is difficult to find a fair electoral process, which is free from interference and interference from the authorities. By using asearch of relevant literature, the concept of electoral malpractice is an integral partof the concept of political science which is characterized by illusion. It has thepotential to continue to disrupt the electoral process. It will be intertwined with thenature of populist autocratic regimes, weakening mass media and social networks tomobilize change. In fact, electoral malpractice has distorted the principles offreedom, fairness and competition of elections with integrity. Only through credibleand legitimate election channels, elections with integrity and quality democraticperformance will be realized.Keyword: election integrity, election malpractice, flawed democracy, undemocraticregimes
Regulasi Cryptocurrency dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Terhadap Hak Privasi, Keamanan, dan Kepemilikan Digital Adisurya; Mochamad Mansur
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2023): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v9i2.1100

Abstract

This study aims to evaluate the impact of cryptocurrency regulations on human rights, with a particular focus on digital rights, privacy, and security. Cryptocurrencies, such as Bitcoin and Ethereum, have rapidly evolved as a new form of decentralized digital finance. However, this growth has raised questions about how cryptocurrencies affect individuals' rights, especially in terms of privacy and the security of personal data. This study employs a normative legal approach and conceptual analysis to explore existing regulations and trends related to cryptocurrency in various jurisdictions. Additionally, the research incorporates a theoretical perspective on human rights to identify potential implications of cryptocurrency regulation on privacy and digital security. The study's findings should shed light on how human rights are affected by the way cryptocurrencies are currently regulated and set the stage for any future legislative adjustments that would be required to strike a balance between personal safety and technological innovation. This research can also assist policymakers and regulators in tightening legal work practices, which will enable advancements in cryptocurrency while upholding individual rights. With the continuous growth in cryptocurrency usage and the growing concerns about privacy and security, this study is relevant in supporting ongoing discussions on how the law can accommodate this innovative technology without compromising human rights.
Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami: (Analisis Putusan Ma Ri Nomor 266 K/Ag/2010) Sawitri; Mansur, Mochamad
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.407

Abstract

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila keduanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami dalam Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 266 K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pembagian harta bersama dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi ¾ bagian untuk istri dan ¼ bagian untuk suami karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan terakhir, saran dari penelitian ini penulis berharap agar masyarakat melakukan bimbingan sebelum pernikahan agar tidak ada lagi adanya perceraian.
Co-Authors Adisurya Adisurya Adisurya Adisurya, Adisurya Andrean Danu Arta Bambang Mudjiyanto Fatmawati, Rahmah Gunawan Hadi Purwanto Irma Mangar Junianti, Winda Launa, Launa Lesmana, Ryan Fachryan Mochamad Arifin Mutmainah, Lailatul Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rohman, M. Kholilur Saputri, Salsabila Dwi Sawitri Septiani, Ghana Aldila, G Soleh, M. Khoirul Swastika Rahmania, Cindy Tri Astuti Handayani