Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal CENDIKIA ISNU ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ) Jurnal Cendikia ISNU SU
Ryan Fahri Rangkuti
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Berkaitannya Tindak Pidana Kejahatan Pedofilia Dengan Besarnya Angka Kejahatan Seksual Di Indonesia Mufqi Aulia; Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary; Ryan Fahri Rangkuti; Nadiatul Maqfirah
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan tindak pidana kejahatan pedofilia dengan besarnya angka kejahatan seksual di Indonesia dalam sudut pandang yuridis. Di Indonesia, sampai saat ini, dunia anak semakin sangat memprihatinkan. Hal itu bukan hanya pernyataan semata tetapi fakta yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia yang mendapatkan kejahatan seksual seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Hutama Karya dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mendirikan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan juga mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur serta sanksi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data akan kejahatan sesual di Indonesia, yang dianalisis secara kuantitatif dan kemudian diinterprestasikan dengan metode deduktif. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Sanksi atas pelecehan seksual diatur secara khusus dalam KUHP, yakni dalam Pasal 287, 290, 293, 294, dan 295. Sedangkan, menurut Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, diatur dalam pasal 78, 82 dan 88. Dalam semua pasal-pasal di atas, dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.
Understanding Tax Law, Taxes, Tax History, Tax Functions and Tax Type Classification Ryan Fahri Rangkuti; Taufik Hidayat Batubara; Ahmad Asri Nasution; Darmawan Setia; Ikhwan Hakim
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.832

Abstract

The branch of public law known as tax law regulates the relationship between the state as tax collector and the public as taxpayers. The purpose of this study is to provide a comprehensive explanation of the definition, fundamentals, history, function, and classification of taxes. Tax law is divided into formal tax law, which regulates how taxes are collected, and material tax law, which regulates the types of tax obligations. According to experts such as Rochmat Soemitro, R. Santoso Brotodihardjo, and PJA Adriani, taxes are mandatory contributions to the state to finance general expenditures for the welfare of the people, without direct compensation. Taxes have existed since prehistoric times and have developed in complexity in the modern era as a result of the industrial revolution 4.0 and the digitalization of the tax system. Indonesian taxes have undergone many changes from the era of kingdoms and colonialism to the tax reforms implemented in 1983. Taxes serve a budgetary function, which functions to regulate the economy, stabilize prices, and redistribute income. One can categorize taxes based on their characteristics, objectives, and collecting institutions. It is hoped that this study will provide a conceptual basis for improving the tax law system and increasing awareness of taxpayer law.
Child Custody in Divorce: Child Psychology Perspective Ryan Fahri Rangkuti; Aufiya Muhammad Syukri Alghiffary; Gilang Ade Prabowo; Darmawan Setia; Zahara Ananda
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025 ISNU Nine Star Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i1.772

Abstract

Divorce often leaves a profound impact, especially for children who must face significant life changes. This study aims to analyze child custody in the context of divorce, based on a child psychology perspective and applicable laws in Indonesia. The study also identifies issues related to law enforcement and its impact on children's psychological well-being. Using a qualitative approach based on literature, this study found that custody decisions that fail to address children's emotional needs can exacerbate the negative impacts of divorce. The conclusions emphasize the importance of a legal approach that considers children's psychology to ensure their well-being.
The Role of Commercial Law in Handling Business Disputes in Indonesia: A Literature Review Laila Rizqillah; Vivian Alyssa Chandra; Ryan fahri rangkuti; Aulia putri; Ahmad Syaugi Rifai Rabbani
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Nine Star September 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i2.804

Abstract

This study examines the role of commercial law in resolving business disputes in Indonesia, focusing on the legal framework, dispute resolution institutions, and implementation challenges. This literature review explores how commercial law, including the Commercial Code (KUHD), Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), contributes to creating justice, legal certainty, and efficiency in resolving business conflicts. Furthermore, this study analyzes the importance of harmonizing domestic law with international standards to support global trade. The findings indicate that although mechanisms such as arbitration and mediation have become effective alternatives, challenges such as high costs, low legal literacy, and gaps in the implementation of earbitration still hamper the effectiveness of dispute resolution. This article provides strategic recommendations, including increasing the accessibility of arbitration institutions and commercial courts, developing e-arbitration, and improving legal literacy for business actors. This study is expected to serve as a reference in strengthening the role of commercial law in supporting a fair and sustainable business climate in Indonesia.
Berkaitannya Tindak Pidana Kejahatan Pedofilia Dengan Besarnya Angka Kejahatan Seksual Di Indonesia Mufqi Aulia; Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary; Ryan Fahri Rangkuti; Nadiatul Maqfirah
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan tindak pidana kejahatan pedofilia dengan besarnya angka kejahatan seksual di Indonesia dalam sudut pandang yuridis. Di Indonesia, sampai saat ini, dunia anak semakin sangat memprihatinkan. Hal itu bukan hanya pernyataan semata tetapi fakta yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia yang mendapatkan kejahatan seksual seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Hutama Karya dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mendirikan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan juga mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur serta sanksi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data akan kejahatan sesual di Indonesia, yang dianalisis secara kuantitatif dan kemudian diinterprestasikan dengan metode deduktif. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Sanksi atas pelecehan seksual diatur secara khusus dalam KUHP, yakni dalam Pasal 287, 290, 293, 294, dan 295. Sedangkan, menurut Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, diatur dalam pasal 78, 82 dan 88. Dalam semua pasal-pasal di atas, dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.
Understanding Tax Law, Taxes, Tax History, Tax Functions and Tax Type Classification Ryan Fahri Rangkuti; Taufik Hidayat Batubara; Ahmad Asri Nasution; Darmawan Setia; Ikhwan Hakim
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.832

Abstract

The branch of public law known as tax law regulates the relationship between the state as tax collector and the public as taxpayers. The purpose of this study is to provide a comprehensive explanation of the definition, fundamentals, history, function, and classification of taxes. Tax law is divided into formal tax law, which regulates how taxes are collected, and material tax law, which regulates the types of tax obligations. According to experts such as Rochmat Soemitro, R. Santoso Brotodihardjo, and PJA Adriani, taxes are mandatory contributions to the state to finance general expenditures for the welfare of the people, without direct compensation. Taxes have existed since prehistoric times and have developed in complexity in the modern era as a result of the industrial revolution 4.0 and the digitalization of the tax system. Indonesian taxes have undergone many changes from the era of kingdoms and colonialism to the tax reforms implemented in 1983. Taxes serve a budgetary function, which functions to regulate the economy, stabilize prices, and redistribute income. One can categorize taxes based on their characteristics, objectives, and collecting institutions. It is hoped that this study will provide a conceptual basis for improving the tax law system and increasing awareness of taxpayer law.
Analysis of the Effectiveness of Labor Supervision in Enforcing the Minimum Wage in Indonesia Nada Adista Rambe; Aufiya Muhammad Syukri Alghiffary; Darmawan Setia; Ryan Fahri Rangkuti
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 1 (2026): ISNU Nine Star Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v3i1.1338

Abstract

This study aims to analyze the level of success in the implementation of the labor supervision function in ensuring compliance with the minimum wage provisions in Indonesia. The minimum wage is a basic right of workers that is guaranteed by law, but its implementation in the field still often encounters obstacles. Through a normative juridical research approach, this study examines related laws and regulations, such as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages, as well as evaluating various previous reports and studies. The results of the analysis show that the effectiveness of labor supervision has not been optimal. The main inhibiting factors include the limited number of supervisory personnel, inadequate budget and infrastructure, and the lack of strict sanctions against violators. Comprehensive efforts are needed, both in terms of strengthening regulations, building institutional capacity, and consistent law enforcement, to increase the effectiveness of supervision in order to guarantee workers' rights to a real minimum wage.
Co-Authors Ahmad Asri Nasution Ahmad Syaugi Rifai Rabbani Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary Aufiya Muhammad Syukri Alghiffary Aulia putri Darmawan Setia Gilang Ade Prabowo Ikhwan Hakim Laila Rizqillah Mufqi Aulia Nada Adista Rambe Nadiatul Maqfirah Taufik Hidayat Batubara Vivian Alyssa Chandra Zahara Ananda