Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Potret Pemikiran Kawanua International Journal of Multicultural Studies SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Kejahatan & Keadilan: Jurnal Kriminologi Indonesia
Isyana Kurniasari Konoras
Universitas Khairun
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TELAAH TINGGINYA PERCERAIAN DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA) Konoras, Abdurrahman; Sarkol, Petrus K.
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Dalam fakta yang hidup dan berkembang di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami/istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk melakukan apa yang disebut perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui dua instansi atau badan yang mempunyai kewenangan, yakni yang pertama Pengadilan Negeri bagi warga negara R.I. yang beragama non muslim, dan kedua bagi warga negara R.I. yang berkeyakinan/beragama Islam melalui Pengadilan Agama. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di wilayah NKRI dalam suatu provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap penerapan asas-asas atau norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat, baik dalam bahan-bahan hukum maupun yang terdapat pada lapangan (Pengadilan Agama) selanjutnya dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tingginya perceraian di Sulut diakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan suami yang selalu meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga. Demikian pula faktor moral (poligami) dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses cerai gugat dapat dimohonkan kepada pengadilan agama oleh pihak istri (gugat cerai) dan dimohonkan kepada pengadilan agama oleh pihak suami (cerai talak) dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi putusnya perkawinan sehingga terjadi perceraian, antara lain perbuatan zinah, mabuk, pemadat, penjudi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami/istri, salah satu pihak mendapat hukuman penjara, dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam proses perkara perceraian dapat dimohonkan kepada pengadilan agama oleh istri (tergugat cerai) dan dapat dimohonkan oleh pihak suami (cerai talak), pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.Kata kunci: tingginya perceraian di Sulawesi Utara
PROBLEMATIKA PEMERINTAH DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Isyana Kurniasari Konoras; Tria Anggraini Wagiran; Syaifullah Mukhlis
Potret Pemikiran Vol 22, No 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v22i2.784

Abstract

Abstract. Demographic bonuses are a hot issue, although they are still limited to population and economic experts, even among other academics the term bonus demography is still not well known. The study has not reached a legal perspective. Some aspects related to the demographic bonus are the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) until 2030. While the prediction of achieving demographic bonuses by Indonesia in 2020-2030. The series of periods of achieving the demographic bonus, in the analysis of population experts including economists, still "shyly" mentions where the Republic of Indonesia and the Unitary State achieve their welfare. constitutional namely the welfare of society.  Keywords: Demographic Bonus, Sustainable Development, Legal Perspective, Unitary State of the Republic of Indonesia.  Abstrak. Bonus demografi menjadi isu hangat, meskipun masih sebatas di kalangan pakar kependudukan dan ekonomi, bahkan di kalangan akademisi lain istilah bonus demografi masih kurang akrab dikenal. Kajiannya pun belum sampai menyentuh perspektif hukum.  Beberapa aspek berkaitan dengan bonus demografi ialah implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga tahun 2030. Sementara prediksi pencapaian bonus demografi oleh Indonesia di tahun 2020-2030. Rangkaian periodesasi pencapaian bonus demografi tersebut, pada analisis para pakar kependudukan termasuk para ekonom, masih “malu-malu” menyebutkannya di mana bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai kesejahteraannya, dalam arti kata melalui pencapaian bonus demografi, diharapkan bangsa dan Negara Indonesia dapat mewujudkan amanat konstitusional yakni mensejahterakan masyarakat.   Kata Kunci: Bonus Demografi, Pembangunan Berkelanjutan, Perspektif Hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Abdurrahman Konoras
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.576 KB) | DOI: 10.30984/as.v14i2.370

Abstract

Islamic Law and Customary Law is part of the national legal system in addition to some other legal systems that also give meaning and role. But as a system and legal system, Islamic Law and Customary Law show a clear separation.Thus, both are standing alone and independent. The continuing development of both shows which of them can continue to exist and which of them is increasingly left behind or even reduced in terms of role.
Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi Andika Adhyaksa; Robert Lengkong Weku; Isyana Kurniasari Konoras
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap pengakuan sistem noken sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat yang bertentangan dengan konsepsi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang memposisikan hukum sebagai kumpulan beberapa norma yang tersistematis dan dijadikan sebagai tolak ukur tingkah laku masyarakat (fundamental norm). Teknik pengumpulan data didasarkan pada bahan hukum sekunder dengan menerapkan penelitian kepustakaan untuk mencari, mengumpulkan, dan memahami berbagai literatur hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya dikaji berdasarkan cara berfikir deduktif untuk menguraikan dan menghubungkan data akurat dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken tidak diatur secara tertulis melainkan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem noken telah bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yakni asas langsung, bebas, dan rahasia.
Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara Konoras, Isyana Kurniasari
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol 3 No 2 (2023): December
Publisher : The Center for Gender and Children Studies, the Institute for Research and Communing Service, State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/spectrum.v3i2.674

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak-anak, merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita dan memengaruhi anak-anak dari segala usia. Kekerasan seksual terdiri dari berbagai tindakan seksual terhadap anak, seperti inses, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam konteks pacarana, hubungan intim, eksploitasi seksual, pelecehan seksual online, dan pelecehan seksual non-kontak. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana kejahatan seksual terjadi di Sulawesi Utara serta alternatif model kebijakan dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode campuran (mixed method) dengan model The Explanatory Sequential Design yang dilakukan dalam 2 tahap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan dengan teori Kriminologi spasial, yang akan melihat bagaimana faktor-faktor eksternal (lingkungan dan desain tata ruang) berkontribusi bagi terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Sulawesi Utara antara tahun 2016-2021. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan korban atau keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak. Data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan secara deskriptif. Analisis kriminologi spasial dapat digunakan baik secara eksplorasi maupun konfirmasi dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi bagaimana faktor geografis memengaruhi pola spasial kejahatan.
Child Sexual Abuse from a Neurocriminological Perspective: A Multidisciplinary Analysis Konoras, Isyana Kurniasari
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol 5 No 1 (2025): June
Publisher : The Center for Gender and Children Studies, the Institute for Research and Communing Service, State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/spectrum.v5i1.1395

Abstract

Child sexual abuse (CSA) is a grave criminal offense that profoundly impacts the victims' psychological, physical, and social well-being. While conventional criminological approaches have focused on sociological and psychological determinants, neurocriminology offers a new dimension by exploring neurological and biological correlates of deviant behavior. This paper aims to analyze CSA through the lens of neurocriminology, particularly the neural dysfunctions and brain abnormalities frequently observed in perpetrators. Using a qualitative literature review, this study synthesizes findings from neuroimaging and neuroscientific research. Evidence suggests that abnormalities in the prefrontal cortex, amygdala, and limbic system are significantly correlated with impaired impulse control, emotional regulation, and deviant sexual behavior. These findings emphasize the need for interdisciplinary frameworks in addressing CSA—combining legal, neurological, and psychological strategies to enhance both prevention and rehabilitation. The paper concludes with recommendations for justice systems to consider neuroscientific insights when handling CSA cases.
The Role of Marine and Fishery Resources Supervision of Ternate in Handling Illegal Fishing Hanafi, Muhammad Amin; Konoras, Isyana Kurniasari; Pontoh, Pangeran Bintang Putra S; Farid, Achmad Miftah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2366

Abstract

The title of this paper is “The Role of Marine and Fishery Resources Supervision of Ternate in Handling Illegal Fishing”. The object of this research is the action to settle illegal fishing by Technical Implementation Unit for Marine and Fisheries Resources Supervision of Ternate. This paper aims to analyze the how this Technical Implementation Unit settles the illegal fishing crimes in Ternate as well as the factors that influence their actions in handling illegal fishing crimes in Ternate. This paper employed the sociological legal research method which studies and analyzes the legal behavior of individuals or communities, in relation to the law and the data sources used come from primary data. It employed the the conceptual approach, the statute approach, and the case approach. Results showed that the Technical Implementation Unit for Marine and Fisheries Resources Supervision of Ternate resolves illegal fishing crimes namely by carrying out supervision, outreach to fishermen, carrying out routine patrols, verification and validation and carrying out investigations. The factors that influence their actions include the lack of human resources infrastructure facilities and the failure to achieve targets
Victim Narratives and Cancel Culture: A Victimological Analysis in the Era of Digital Social Justice Isyana Kurniasari Konoras; Zakiyyu Muhammad
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v6i1.1396

Abstract

Abstract The proliferation of cancel culture in the digital era has introduced new complexities in the social construction of victimhood and perpetration. These labels are often assigned rapidly, shaped more by public perception on social media than by formal legal mechanisms. This study employs a critical victimology lens to examine how victim and perpetrator narratives are constructed, circulated, and contested in digital spaces. Using qualitative discourse analysis of selected viral cases in Indonesia, the findings reveal that the identities of victims and perpetrators are fluid and contingent upon prevailing public narratives. These insights underscore the need for a justice system that is adaptive and reflective of evolving social dynamics in digital contexts. Keywords: critical victimology, cancel culture, social media, victim-perpetrator narratives, digital justice
When Childcare Becomes a Crime Space in Contemporary Indonesia Konoras, Isyana Kurniasari; Susanti, M.Si, Dr. Dra. Vinita
Jurnal Kriminologi Indonesia
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The increasing incidence of violence against children in daycare institutions reflects a structural crisis in contemporary child protection systems. This study examines the violence case at Little Aresha Daycare in Yogyakarta to identify the criminogenic factors underlying abuse in institutional childcare settings. The research applies a normative-empirical qualitative method through media-based case studies, legal analysis, and criminological interpretation. The findings demonstrate that violence emerged from the convergence of three major factors: structural strain experienced by caregivers, weak capable guardianship within daycare institutions, and the normalization of abusive disciplinary practices. Robert K. Merton’s Strain Theory explains how economic and occupational pressures generated frustration among caregivers, while Cohen and Felson’s Routine Activity Theory highlights how inadequate supervision and monitoring systems created opportunities for repeated abuse. The study further argues that daycare violence constitutes a form of institutional violence rooted in broader socio-economic transformations that compel families to rely on insufficiently regulated childcare institutions. The discussion emphasizes that weak state oversight and the commercialization of childcare services contribute significantly to the persistence of violence against children. This article concludes that strengthening child protection requires stricter daycare regulations, mandatory psychological screening for caregivers, integrated surveillance mechanisms, and child-centered restorative interventions. The study contributes to criminological discourse on institutional violence and child victimization in Indonesia.
Co-Authors Achmad Miftah Farid Andika Adhyaksa Hanafi, Muhammad Amin Petrus K. Sarkol, Petrus K. Pontoh, Pangeran Bintang Putra S robert lengkong weku Susanti, M.Si, Dr. Dra. Vinita Syaifullah Mukhlis Tria Anggraini Wagiran Zakiyyu Muhammad