Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Medan di Wilayah Ditlantas Polda Sumatera Utara Vinni Alvionika Br Tarigan; Anton Diary Steward Surbakti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6331

Abstract

Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) merupakan inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa interaksi langsung antara pelanggar dan petugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam sistem e-Tilang di Kota Medan, serta mengevaluasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Tilang di Kota Medan telah berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan perangkat ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), kurangnya integrasi data antarinstansi, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur e-Tilang. Meskipun demikian, Ditlantas telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penambahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, e-Tilang dapat menjadi solusi penegakan hukum yang efektif, edukatif, dan preventif dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Medan.
Analisis Yuridis Transfigurasi Putusan Pidana Mati Menjadi Putusan Pidana Seumur Hidup dalam Perkara Ferdy Sambo (Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023) Yulinar Tabita Pasaribu; Anton Diary Steward Surbakti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1120

Abstract

Transfigurasi adalah perubahan bentuk atau penampilan sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Jadi sesuai dengan judul yaitu menganalisis transfigurasi putusan pidana mati menjadi putusan pidana seumur hidup diperjelas dengan adanya perubahan antara kedua tindak pidana tersebut pada Putusan Nomor 813K/Pid/2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 yang mengubah vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup telah menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan. Pada penelitian ini dibahas juga mengenai Pemidanaan, dimana seseorang yang telah sah melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfigurasi putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan perlunya penghormatan terhadap hak hidup. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perjudian Daring Berdasarkan KUHP dan UU ITE Rivaldo Sinuhaji; Anton Diary Steward Surbakti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1301

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk dalam aktivitas perjudian. Perjudian daring merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang mengalami perkembangan signifikan seiring kemajuan perangkat dan teknologi informasi Selain dipicu oleh lemahnya kepastian hukum serta sanksi yang dinilai terlalu ringan, praktik perjudian daring juga memiliki modus operandi yang semakin rumit, terstruktur, dan sulit diidentifikasi, sehingga menimbulkan hambatan serius dalam upaya pencegahan maupun penindakannya. KUHP mengatur perjudian secara umum, sedangkan UU ITE secara spesifik mengatur larangan muatan perjudian di media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku perjudian daring berdasarkan kedua regulasi tersebut serta melihat praktik peradilan dalam menegakkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun kedua instrumen hukum tersebut dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring, namun implementasinya masih belum mencapai efektivitas optimal, karena masih terdapat kendala pada tantangan pembuktian, keterbatasan koordinasi yuridiksi lintas batas, keterbatasan sumber daya teknologi penunjang, serta belum adanya regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah pencegahan untuk menekan praktik perjudian daring dan reformasi hukum pidana yang lebih adaptif dan responsive.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm) Daniel Habonaran Siagian; Anton Diary Steward Surbakti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1305

Abstract

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus spesifik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang menjadi fokus utama adalah bahan hukum primer dan sekunder. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat regulasi yang ada, serta pendekatan kasus untuk memahami penerapannya. Seluruh temuan kemudian akan dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.