Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Budimah Budimah
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KLAS IA Muharromah, Muharromah; Husaini, Haerany; Budimah, Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.957 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.467

Abstract

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas serta hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research. Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A yang berada di Jl. WR. Supratman No 10 Kota Palu. Hasil penelitian menemukan bahwaMediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan efektif disebabkan karena Mediator yang terdiri dari unsur hakim yang punya banyak perkara yang ditangani sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi, Hakim yang ditunjuk menjadi mediator sebagian belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian hambatan-hambatan pelaksanaan Mediasi yaitusalah satu pihak tidak beri’tikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing–masing, Salah satu pihak tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. Saran yang direkomendasikan peneliti perlunya ditingkatan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
BENTUK PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B Aguslin, Aguslin; Husainy, Haerani; Budimah, Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.358 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.719

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya (2). Untuk mengetahui Bagaimanakah Prosedur Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris menggunakan metode penelitian hukum field research kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap. Hasil penelitian ini adalah (1). Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya yaitu : a. PermohonanItsbat Nikah oleh Pemohon yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (Itsbat Poligami) Bentuk Penetapannya yaitu Ditolak selama tidak sesuai prosedur hukum, b. Permohonan Itsbat Nikah dibawah umur yaitu bentuk penetapannya ditolak, harus mengubah permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu, c. Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil bentuk penetapannya yaitu dikabulkan selama rukun dan syarat nikah tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2). Prosedur Penyelesaian Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara ringkas tahapannya yaitu : Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, Membayar panjar biaya perkara, Pengumuman akan dilaksanakan istbat nikah, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan/penetapan pengadilan. Saran dari penelitian ini (1). Perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta Pemerintah Pusat, berupa penyuluhan hukum tentang syarat-syarat dikabulkannya istbat nikah. (2). Sebelum dilaksanakan persidangan istbat nikah, hendaknya pengumuman dilakukan bukan hanya sekedar diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama dan media massa cetak atau elektronik, tetapi juga harus diumumkan semaksimal mungkin misalnya ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama dimana pemohon tersebut berdomisili agar apabila ada para pihak yang merasa keberatan/dirugikan lebih mudah mengetahui informasi tersebut, untuk kemudian melapor kepada Pengadilan Agama sebelum di istbatkan. Kata Kunci : istbat nikah.
PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BARANG IMPOR DI KANTOR BEA CUKAI KOTA PALU Ahmad, Ahmad; Budimah, Budimah; Syafaat, Muh. Rizki
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1312

Abstract

Tujuan penelitian adalah umtuk mengetahui pengawasan Bea Cukai terhadap HAKI pada barang impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan HAKI di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Bea Cukai memiliki beberapa prosedur untuk menanggulangi pelanggaran HKI, di antaranya melalui skema ex-officio dan judicial. Dalam skema ex-officio terdapat beberapa langkah yang dilakukan di antaranya proses rekordasi, detensi, penangguhuan sementara, dan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar HKI. Sementara jika melalui skema judicial, pelaksanaannya lebih sederhana melalui penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya Bea Cukai dan Dirjen HKI, melakukan sosialisai lebih luas terkait skema ex-officio dan judicial kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pemegak hak merek dan hak cipta pada khususnya.Kata Kunci : Pengawasan, Bea cukai, HKI
METODE PRODUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Adiguna Kharismawan; Budimah, Budimah
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i2.2836

Abstract

Metode Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Adiguna Kharismawan Universitas Tadulako Email : kharismawanhiola@gmail.com ABSTRAK Untuk mengatasi persaingan curang karena timbulnya persaingan yang ketat, diperlukan peraturan yang jelas untuk menentukan panduan-panduan atau rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif bagi siapa saja yang melakukan persaingan. Sistem hukum Indonesia mempunyai formulasi untuk mengatasi persaingan curang dalam usaha atau persaingan usaha yang akan terjadi dengan menggunakan formulasi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum khusus yang diatur dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual mempunyai 2 (dua) bagian besar yaitu : 1. Hak Cipta. 2. Hak Milik Industrial yang mencakup tentang Paten, Merek, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desaian Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Namun dalam undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang tidak menjelaskan secara rinci atau mendetail terkait apa yang dimaksud dengan metode produksi. Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative, lalu menggunakan Data sekunder peraturan perundang-undang, pendapat ahli, jurnal, buku, literatur atas putusan perkara yang bertujuan untuk mengetahui tentang metode produksi dari aspek hukum undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang khususnya kurangnya pasal yang mejelaskan tentang metode produksi itu sendiri. Metode produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan dan juga menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Kata Kunci : Rahasia Dagang, Metode Produksi, Hak Kekayaan Intelektual
Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia Wardoyo, Heru; Budimah, Budimah
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1311

Abstract

This study analyzes how effectively contract clauses in business relationships between MSMEs and their partners ensure fair legal protection for MSMEs. It also identifies factors behind MSMEs’ weak bargaining position in partnership agreements and evaluates the role and adequacy of regulations in addressing legal imbalances to promote contractual justice and balanced relations. Using a normative juridical approach with qualitative analysis of MSME contract regulations, the research assesses fairness, balance, and legal protection in partnership practices. Findings reveal most MSMEs lack understanding of contract clauses and face weak bargaining power against larger partners. This imbalance worsens due to insufficient legal protection and enforcement. Current regulations remain largely normative and fail to effectively oversee partnership practices. The study recommends legal training and support for MSMEs, alongside policy reforms that ensure contractual fairness, including standardized agreements, independent monitoring, and strict sanctions against dominant large businesses abusing their position. . Keywords: Effectiveness, Contract, Clauses, MSMEs
Co-Authors Adiguna Kharismawan Aguslin, Aguslin Ahmad Ahmad Haerani Husainy, Haerani Herpratiwi Herpratiw Husaini, Haerany Muharromah, Muharromah Syafaat, Muh. Rizki Undang Rosidin Wardoyo, Heru