Gita Ananda Putri Maylendra
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Anak Luar Nikah pada Pengaturan Hukum Waris dalam Perspektif Adat Jawa Gita Ananda Putri Maylendra; Misrina Rohmatun Ismaniyah
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris adat merupakan aturan tentang perpindahan harta atau hak kebendaan milik pewaris kepada ahli waris yang mana dilakukan dengan menerapkan aturan adat secara turun temurun. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan adat istiadat. Kemajemukan daerah ini membawa keberagaman terhadap hukum adat di setiap daerah. Problematika penegakan hukum waris ini tidak lain berkaitan dengan pemberian hak atas harta kekayaan dan harta benda kepada keturunan pewaris. Namun di satu sisi, fenomena seks bebas menjadi permasalahan serius di Indonesia, yang mana seks di luar perkawinan dianggap menjadi hal yang lumrah bagi generasi muda. Jika ditinjau dari hukum waris, permasalahan ini berkaitan erat dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang masih menjadi pertanyaan. Dalam konteks masyarakat adat Jawa, kedudukan anak tersebut masih menghadapi tantangan yang disebabkan masyarakat adat Jawa masih menjunjung tinggi norma keagamaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan bukan merupakan anak sah, dengan demikian dianggap tidak memiliki hak atas harta warisan. Memahami permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang ditinjau dari hukum waris adat Jawa.
Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara bagi Anak di Bawah Umur Rizki Ihdan Maulana; Arinda Prima Dini; Abdiilah Sulfany; Gita Ananda Putri Maylendra; Zuhda Mila Fitriana
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, fenomena maraknya penggunaan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur menjadi salah satu hal yang cukup memperihatinkan. Hal ini mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undanagan sudah cukup jelas mengatur bahwa minimum umur anak diperbolehkan untuk mengendarai motor yakni 17 tahun dengan dibuktikan kepemilikan Surat Izin Mengemudi. Akan tetapi, penggunaan kendaraan motor bagi anak di bawah umur dianggap cukup lazim di Indonesia. Hal ini dikarenakan bebrbagai faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga diperlukan adanya peran aktif orang tua untuk meminimalisir maraknya fenomena penggunaan kendaraan bermootor. Selain itu, pemerintah yang memiliki peran sebagai pembuat peraturan perundang-undangan juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyaralat khususnya anak serta orang tua atas bahaya mengemdarai sepeda motor bagi anak. Adapun pula peran aparat kepolisian dalam hal upaya represif yakni pemerinan sanksi. Dengan demikian, adanya sinergitas antar peran tersebut akan mengurangi fenomena penggunaan kendaran bermotor di Indonesia.