Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Diana Lukita Sari
Universitas Sebelas Maret
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Minimnya Pengajuan Restitusi Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang Rizmanda Nurfitria; Diana Lukita Sari
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan juga martabat manusia. Tindak pidana ini dapat mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan social. Dalam tindak pidana ada perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kemudian, dalam tindak pidana perdagangan orang korban dapat mengajukan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya akibat tindakan yang merugikan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor dari minimnya pengajuan restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan hakim yang dimana hal ini jelas sudah diatur dalam undang-undang. di Indonesia prosedur pengajuan restitusi untuk tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Kemudian, dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam purusannya agar uang restitusi dapat dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi untuk hal tersebut di Indonesia masih minim diajukan karena adanya kendala terkait impelementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan.
Implementasi Pemberatan Pidana pada Pelaku Pelecehan Seksual Anak dalam Putusan Pengadilan di Indonesia Sulistyanta Sulistyanta; Diana Lukita Sari; Fabyan Rayyan Aqila
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of increased sentencing for recidivists in child sexual abuse crimes in Indonesia and examine the construction of judges' considerations in court decisions. The problem arises because, although laws and regulations regulate increased sentencing for recidivists, inconsistencies in sentencing practice persist. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The primary legal materials consist of laws and court decisions, while secondary legal materials are obtained from legal literature and journals. The results indicate that while the regulation of increased sentencing for recidivists is normatively regulated in the Criminal Code and the Child Protection Law, its implementation is not entirely consistent. Judges' considerations are often influenced by subjective factors such as the perpetrator's remorse and social background, resulting in disparities in sentencing. Therefore, stricter sentencing guidelines are needed to ensure legal certainty, justice, and maximum protection for child victims.
Co-Authors Fabyan Rayyan Aqila Rizmanda Nurfitria Sulistyanta Sulistyanta