Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Asas Oportunitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi: Studi Yuridis terhadap Kewenangan Jaksa Muhammad Kurniawan Budi Wibowo; Zaenal Mustofa; Aris Sunindyo; Agus Marzuki; Aditya Fajri Kurnia Pradana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6410

Abstract

The principle of opportunity is a criminal law principle that gives prosecutors the authority not to continue prosecuting cases in the public interest. In Indonesia, although the legal system normatively adheres to the principle of legality, the practice of discretion by prosecutors in handling cases, including corruption, shows a tendency to apply the principle of opportunity which has not been strictly regulated. Corruption as an extraordinary crime demands strict, transparent and accountable law enforcement. However, the use of discretion by prosecutors in stopping corruption cases risks weakening public trust and opening up opportunities for abuse of authority. This research aims to juridically examine the position of the principle of opportunity in the Indonesian criminal law system and assess the prosecutor's authority in applying it in corruption cases. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The results of the study show that there is a need for normative limits on the prosecutor's discretionary space, especially in corruption cases, as well as strengthening the external supervision mechanism. Comparative studies with countries such as the Netherlands and Japan show that the application of the principle of opportunity can be effective if supported by accountability and strict supervision. Therefore, legal policy reform in the form of codification of norms and transparency of law enforcement is an urgency in order to strengthen the integrity of the prosecutorial institution and the effectiveness of corruption eradication.
Pendampingan Legalitas dan Kepatuhan Hukum Koperasi Merah Putih Dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel di Desa Sepang Jaya Bandar Lampung Agus Marzuki; Tahura Malagano; Muhadi; Dian Herlambang; Ino Susanti; Dina Sukardi; Astrid Isabella; Hairudin; Nofhirha Dharfhia
Journal of Community Development Vol. 7 No. 1 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v7i1.1908

Abstract

Koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak koperasi menghadapi kendala legalitas dan kepatuhan hukum yang memperlemah tata kelola organisasi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan legalitas dan kepatuhan hukum pada mitra sasaran, yaitu Koperasi Merah Putih di Desa Sepang Jaya, Bandar Lampung, guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, asistensi penyusunan dokumen, serta monitoring evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan capaian luaran berupa tersusunnya dokumen legal yang komprehensif, meliputi revisi AD/ART yang sesuai dengan regulasi terbaru, pembaruan NIB (Nomor Induk Berusaha), serta standarisasi sistem administrasi internal. Kegiatan ini menghasilkan dampak terukur berupa peningkatan pemahaman pengurus terhadap regulasi sebesar 85% (berdasarkan hasil post-test), tercapainya 100% kelengkapan dokumen legalitas primer, serta tertibnya pelaporan keuangan bulanan yang kini terintegrasi secara administratif. Pendampingan ini terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan melalui kepastian hukum dan penguatan prinsip akuntabilitas.