Kevin Mandaila Putra
Universitas Negeri Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Wali Nagari Dalam Pengelolaan Administrasi di Kantor Wali Nagari Kayu Tanam Sarah Vianitha; Mutiara Nurul Amalia; Kevin Mandaila Putra; Yohanna Maharani Jelita; Tasya Usna Putri; Resti Aprilia Putri; Siti Zikra Asyifa; Sinta Westika Putri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan nagari telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus menelaah peran Wali Nagari dalam pengelolaan administrasi pada konteks lokal tertentu, seperti Nagari Kayu Tanam, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Wali Nagari dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, sekaligus mengidentifikasi upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi nagari. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melibatkan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, dan staf administrasi yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Nagari menjalankan empat fungsi utama dalam pengelolaan administrasi, yaitu pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada meningkatnya ketertiban dan akuntabilitas administrasi nagari. Temuan juga mengungkap bahwa upaya strategis berupa evaluasi rutin, penerapan regulasi, penguatan SDM, dan pengawasan berlapis menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola administrasi yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian kepemimpinan pemerintahan lokal serta implikasi praktis bagi penguatan administrasi nagari di tingkat daerah.
IMPLEMENTATION OF FOREST AND LAND FIRE DISASTER MITIGATION POLICIES IN LIMA PULUH KOTA Kevin Mandaila Putra; Rahmadani Yusran
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 3 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i3.9255

Abstract

Forest and land fires (karhutla) in Lima Puluh Kota represent a recurrent threat with severe environmental, social, and economic impacts. Although a regulatory framework exists under Regent Regulation No. 38 of 2018, the implementation of mitigation policies in the field continues to face structural obstacles. This study aims to critically analyze the implementation of forest and land fire disaster mitigation policies and identify the key factors determining their success. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered through observations, documentation, and in-depth interviews with seven key informants selected via purposive sampling. Data were interactively analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that policy implementation is fairly effective but has not reached optimal performance. This status is evidenced by specific operational indicators, including low patrol frequency (once a month), uneven outreach coverage due to budget constraints, and inconsistent personnel competency enhancement. The primary structural barriers include severe personnel shortages (only 13 Brigade members), inadequate infrastructure and firebreaks, and the persistent practice of traditional land clearing by burning. Analytically, the study concludes that mitigation success is fundamentally constrained by institutional resource limitations. Policy implications highlight the urgent need for local governments to strengthen operational funding, expand technical firebreak construction, and shift community engagement from passive advisories to active farmer-group empowerment.