Ruben Achmad
Universitas Muhammadiyah Palembang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku) Rinaldy Anugrah Akbar; Ruben Achmad; Cholidi Zainuddin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.828

Abstract

The case of embezzlement or human crime is a very serious case and the perpetrators should be punished as severely as possible. There are inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officers and public awareness. This type of research is empirical juridical supported by library data and related laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was found that law enforcement in cases of embezzlement in the jurisdiction of the OKU Police was carried out through prevention efforts with non-penal means with a restorative justice (RJ) approach and crime prevention with penal means or using criminal law means.
TANTANGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN Andy Prabu; Ruben Achmad; Martini Martini
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21493

Abstract

Meningkatnya prevalensi tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya mencerminkan ancaman global kejahatan narkotika transnasional, tetapi juga keterbatasan pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun telah terdapat instrumen regulasi, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan bersama menteri, penerapan Keadilan Restoratif (RJ) masih terbatas dan tidak konsisten—terutama di tingkat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan studi kasus terfokus (Nomor Kasus: LP/A/04/I/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres PBM/Polda Sumsel), penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan, hukum, dan prosedural yang signifikan dalam mengalihkan kasus narkotika ke arah rehabilitasi daripada penuntutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan rehabilitasi, aparat penegak hukum seringkali memilih langkah-langkah hukuman karena ketidakpastian hukum, terbatasnya dukungan kelembagaan, dan ketiadaan praktik penilaian terpadu. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan protokol standar, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas di antara penyidik kepolisian untuk meningkatkan penggunaan RJ dalam kasus narkotika—terutama bagi pengguna dan korban penyalahgunaan. Penguatan pendekatan restoratif tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi terapeutik tetapi juga memajukan komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan.