Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing
Universitas Tarumanagara
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Studi Kasus Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Akibat Kesalahan Pengetikan Amar Putusan Perdata Agama: (Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2018/PA.JB) Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing; Jessica Sandini
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.1372

Abstract

This case study examines the obstacles to the execution of religious civil court decisions due to clerical errors in the dispositive part of the decision, specifically in Decision Number 2499/Pdt.G/2018/PA.JB. The research employs a normative juridical approach using a library research method, analyzing relevant legislation, legal doctrines, and jurisprudence. The findings reveal that clerical errors, even if they do not alter the substance of the case, can create legal uncertainty, hinder execution, and force the aggrieved party to undergo additional legal processes, such as a Judicial Review and a new lawsuit. This highlights that clerical errors are not merely administrative issues but also impact justice and the effectiveness of the law. The study recommends increased diligence in reviewing and correcting the dispositive part of decisions, developing efficient repair mechanisms, raising public legal awareness, developing standards and guidelines for writing dispositive parts of decisions, and improving the quality of human resources in the religious court system.
Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Dalam ESG Clause Common Law dan Civil Law Christine S.T. Kansil; Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7460

Abstract

Perkembangan transaksi bisnis internasional yang semakin maju meningkatkan awareness pada kepedulian lingkungan dengan adanya klausul Environmental, Social, and Governance (ESG) pada klausul perjanjian yang tidak hanya menjadi tren semata namun menjadi parameter hukum dan ekonomi yang menentukan reputasi, nilai investasi, dan legitimasi korporasi di mata publik internasional. Penerapan klausul ESG menghadapi tantangan yuridis terkait prinsip dasar hukum kontrak internasional seperti pacta sunt servanda dan good faith, terutama dalam perbandingan sistem hukum common law dan civil law. Ketidakpastian dan perbedaan interpretasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dan enforceability klausul ESG, yang sangat dipengaruhi oleh choice of law dan choice of forum. Oleh karenanya, dinamika hukum kontrak internasional menjadi krusial untuk mendukung implementasi ESG dalam mewujudkan ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Prinsip good faith dalam sistem civil law diatur secara eksplisit dan mempengaruhi pembentukan, interpretasi, serta pelaksanaan kontrak, termasuk klausul ESG. Good faith memungkinkan pengadilan menilai kewajiban moral dan sosial para pihak, sehingga klausul ESG dapat ditegakkan secara normatif jika dirumuskan dengan konkret dan terukur. Sedangkan dalam sistem common law, good faith tidak dianggap asas universal dan hanya diterapkan dalam kontrak relasional dengan implied duty. Oleh karena itu, enforceability klausul ESG dalam common law lebih bergantung pada ketepatan drafting kontrak daripada prinsip moral. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan hukum dalam penerapan klausul ESG lintas yurisdiksi, khususnya terkait kepastian hukum dan enforceability-nya.
Co-Authors Christine S.T. Kansil Jessica Sandini