Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan yang Berdampak di Indonesia Mustika Putra Rokan; Muhammad Natsir; M. Iqbal Asnawi; M. Irfan Islami Rambe; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2050

Abstract

Green Procurement constitutes a strategic policy to support sustainable development; however, in practice, its implementation in Indonesia remains largely confined to the tendering stage. In fact, procurement contracts serve as a legal instrument that ensures sustainability is genuinely realized. This article examines the integration of green principles into contracts through performance clauses, life-cycle costing, incentive mechanisms, and enforceable sanctions. The study identifies existing regulatory gaps and weak implementation, while at the same time proposing a contractual framework that is more operational, measurable, and capable of generating tangible impacts on the environment, the economy, and society.
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan M. Iqbal Asnawi; Mustika Putra Rokan; M. Irfan Islami Rambe
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.