Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan yang Berdampak di Indonesia Mustika Putra Rokan; Muhammad Natsir; M. Iqbal Asnawi; M. Irfan Islami Rambe; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2050

Abstract

Green Procurement constitutes a strategic policy to support sustainable development; however, in practice, its implementation in Indonesia remains largely confined to the tendering stage. In fact, procurement contracts serve as a legal instrument that ensures sustainability is genuinely realized. This article examines the integration of green principles into contracts through performance clauses, life-cycle costing, incentive mechanisms, and enforceable sanctions. The study identifies existing regulatory gaps and weak implementation, while at the same time proposing a contractual framework that is more operational, measurable, and capable of generating tangible impacts on the environment, the economy, and society.
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan M. Iqbal Asnawi; Mustika Putra Rokan; M. Irfan Islami Rambe
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PEMULIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI PUBLIK PASCA BENCANA BANJIR DI DESA TUALANG BARO: MODEL TRANSFORMASI KETAHANAN YURIDIS BERBASIS AKADEMIK M. Irfan Islami Rambe; Dhea Putri Ramadhani; Raya; Hendra Ramadhan
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v6i1.6400

Abstract

Abstract: The flood disaster that hit Tualang Baro Village caused massive damage to public administration infrastructure, including loss of vital documents, disruption of population administration services, and legal uncertainty in land tenure. This community service activity aims to provide legal assistance and strengthening of public administration recovery for flood-affected communities through an academic-based legal resilience transformation model. Activities included legal counseling sessions, direct document recovery assistance at the village office, and capacity building training for village officials. The program successfully facilitated the recovery of civil registration documents, strengthened community legal awareness, and produced a replicable Academic-Based Juridical Resilience Transformation Model (MTKYA). This activity simultaneously supported the achievement of Higher Education Key Performance Indicators (IKU) and demonstrated the concrete role of universities in post-disaster legal recovery and community empowerment. Keywords: Legal Assistance; Public Administration; Post-Flood Disaster; Tualang Baro; MBKM.     Abstrak: Bencana banjir yang melanda Desa Tualang Baro menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur administrasi publik, termasuk kehilangan dokumen vital, gangguan layanan administrasi kependudukan, dan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dan penguatan pemulihan administrasi publik bagi masyarakat terdampak banjir melalui model transformasi ketahanan yuridis berbasis akademik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, pendampingan pemulihan dokumen kependudukan secara langsung di kantor desa, serta pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa. Program ini berhasil memfasilitasi pemulihan dokumen kependudukan warga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menghasilkan Model Transformasi Ketahanan Yuridis Berbasis Akademik (MTKYA) yang dapat direplikasi. Kegiatan ini sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan membuktikan peran nyata kampus dalam pemulihan hukum dan pemberdayaan masyarakat pascabencana. Kata kunci: Pendampingan Hukum; Administrasi Publik; Pascabencana Banjir; Tualang Baro; MBKM.