Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan yang Berdampak di Indonesia Mustika Putra Rokan; Muhammad Natsir; M. Iqbal Asnawi; M. Irfan Islami Rambe; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2050

Abstract

Green Procurement constitutes a strategic policy to support sustainable development; however, in practice, its implementation in Indonesia remains largely confined to the tendering stage. In fact, procurement contracts serve as a legal instrument that ensures sustainability is genuinely realized. This article examines the integration of green principles into contracts through performance clauses, life-cycle costing, incentive mechanisms, and enforceable sanctions. The study identifies existing regulatory gaps and weak implementation, while at the same time proposing a contractual framework that is more operational, measurable, and capable of generating tangible impacts on the environment, the economy, and society.
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan M. Iqbal Asnawi; Mustika Putra Rokan; M. Irfan Islami Rambe
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PEMULIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI PUBLIK PASCA BENCANA BANJIR DI DESA TUALANG BARO: MODEL TRANSFORMASI KETAHANAN YURIDIS BERBASIS AKADEMIK M. Irfan Islami Rambe; Dhea Putri Ramadhani; Raya; Hendra Ramadhan
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v6i1.6400

Abstract

Abstract: The flood disaster that hit Tualang Baro Village caused massive damage to public administration infrastructure, including loss of vital documents, disruption of population administration services, and legal uncertainty in land tenure. This community service activity aims to provide legal assistance and strengthening of public administration recovery for flood-affected communities through an academic-based legal resilience transformation model. Activities included legal counseling sessions, direct document recovery assistance at the village office, and capacity building training for village officials. The program successfully facilitated the recovery of civil registration documents, strengthened community legal awareness, and produced a replicable Academic-Based Juridical Resilience Transformation Model (MTKYA). This activity simultaneously supported the achievement of Higher Education Key Performance Indicators (IKU) and demonstrated the concrete role of universities in post-disaster legal recovery and community empowerment. Keywords: Legal Assistance; Public Administration; Post-Flood Disaster; Tualang Baro; MBKM.     Abstrak: Bencana banjir yang melanda Desa Tualang Baro menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur administrasi publik, termasuk kehilangan dokumen vital, gangguan layanan administrasi kependudukan, dan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dan penguatan pemulihan administrasi publik bagi masyarakat terdampak banjir melalui model transformasi ketahanan yuridis berbasis akademik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, pendampingan pemulihan dokumen kependudukan secara langsung di kantor desa, serta pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa. Program ini berhasil memfasilitasi pemulihan dokumen kependudukan warga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menghasilkan Model Transformasi Ketahanan Yuridis Berbasis Akademik (MTKYA) yang dapat direplikasi. Kegiatan ini sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan membuktikan peran nyata kampus dalam pemulihan hukum dan pemberdayaan masyarakat pascabencana. Kata kunci: Pendampingan Hukum; Administrasi Publik; Pascabencana Banjir; Tualang Baro; MBKM.
Menjembatani "Normative Digital Gap": Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia Hendri Dwitanto; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.989

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk hubungan perikatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada Burgerlijk Wetboek (BW). Kondisi ini menimbulkan normative digital gap antara kebutuhan masyarakat digital dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi kesenjangan normatif tersebut serta menganalisis relevansi teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam pembaruan hukum perikatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan subjek dan objek digital, mekanisme kesepakatan elektronik, serta tanggung jawab perdata dalam ekosistem digital multipihak. Teori hukum responsif dinilai relevan sebagai dasar pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penyusunan RUU Hukum Perikatan berbasis responsivitas serta penguatan kapasitas kelembagaan menghadapi percepatan inovasi digital.
Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang Fahman Urdawi Nasution; Hendri Dwitanto; Rika Afrida Yanti; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 03 (2025): Artikel Periode Desember 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i03.7797

Abstract

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.