p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta
Sasongko, Taufan Fajar
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legality of Community Agricultural Activities in Forest Areas based on Constitutional Court Decision Number 181/Puu-Xxii/2024 Sasongko, Taufan Fajar; Al'anam, Muklis; Baihaki, Ahmad
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.50065

Abstract

Constitutional Court Decision Number 181/PUU-XXII/2024 opens up legal space for communities living in forest areas to engage in plantation activities, thereby creating new dynamics in Indonesia's forestry legal regime. This ruling has sparked debate because, on the one hand, it strengthens the protection of constitutional rights of the community, but on the other hand, it raises concerns about environmental sustainability and forest area governance. This study aims to analyse the legal implications of the ruling and the challenges of its implementation within the framework of forestry administrative law. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that Constitutional Court Decision Number 181 / PUU-XXII / 2024 marks a paradigm shift in forestry management from a repressive approach to a more inclusive and equitable approach, emphasising the principles of proportionality, legal certainty, and recognition of the social reality of the community. However, the implementation of this decision faces serious challenges, particularly related to regulatory disharmony, limited administrative capacity, and the risk of environmental degradation. Therefore, forestry administration law reform is needed that emphasises the principles of legality, good governance, control of discretion, and integration of sustainable development principles so that the protection of community rights and forest conservation can be balanced.
Legal Policy In Forest Management For The Development Of The Capital City Of Nusantara Syahputra, Dzulkarnain Alghafuru; Al'anam, Muklis; Sasongko, Taufan Fajar
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49612

Abstract

Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur memiliki peran besar bagi pengelolaan hutan, mengingat wilayah tersebut didominasi oleh ekosistem hutan tropis dan bekas lokasi pertambangan. Kebijakan pengelolaan hutan dalam pengembangan IKN diarahkan untuk mewujudkan konsep kota hutan lestari, dengan target minimal 65–70% wilayahnya berupa ruang terbuka hijau. Nomor melalui kerangka hukum seperti Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Kehutanan, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, pemerintah telah menegaskan kembali komitmennya terhadap konservasi, rehabilitasi lahan, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan ekonomi hijau. Namun, implementasi kebijakan hukum ini melawan tantangan, seperti tumpang tindih klaim lahan, potensi konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Penelitian kebijakan hukum ini, yang didasarkan pada analisis normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual, menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan dalam pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, sinergi antarlembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dan adat. Dengan demikian, kebijakan hukum pengelolaan hutan di IKN diharapkan dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan, ekonomi, dan sosial.