Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesian Journal of Law and Justice
Octavia, Evellyn
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA Urbanisasi, Urbanisasi; Octavia, Evellyn
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.19-23

Abstract

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya sengketa perdata, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif syarat dan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata serta bentuk ganti rugi yang dapat diminta kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menempatkan unsur kelalaian sebagai syarat utama sebelum tuntutan ganti rugi dapat diajukan, sehingga somasi menjadi instrumen penting untuk membuktikan bahwa debitur telah diberi kesempatan wajar namun tetap tidak memenuhi prestasi. Selain itu, bentuk ganti rugi yang dapat diminta mencakup kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan biaya tambahan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi, sehingga bertujuan mengembalikan posisi kreditur seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar. Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik, perbedaan pemahaman mengenai isi perjanjian, kualitas prestasi, dan waktu pemenuhan kewajiban merupakan faktor dominan yang memicu sengketa ganti rugi. Di samping itu, penggunaan klausula penalti dalam kontrak bisnis turut memperkuat posisi kreditur, meskipun hakim tetap dapat menilai kewajarannya berdasarkan asas proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata memberikan kerangka normatif yang jelas dan berfungsi menjaga keseimbangan hak-kewajiban para pihak dalam perjanjian.
Analisis Pengaturan Mengenai Investasi dan Koperasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Silalahi, Wilma; Octavia, Evellyn
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5670

Abstract

Investasi dan koperasi merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan investasi melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji peran koperasi dalam mendukung kegiatan investasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait investasi dan koperasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat disharmonisasi dan kendala dalam implementasinya. Selain itu, koperasi memiliki peran penting sebagai wadah penghimpun dan pengelola modal masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan investasi.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik Silalahi, Wilma; Octavia, Evellyn
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5674

Abstract

Kontrak digital telah menjadi elemen krusial dalam transaksi di zaman digital, termasuk di Indonesia. Pemanfaatannya menawarkan kemudahan dan efektivitas bagi semua pihak dalam menjalankan hubungan hukum tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Studi ini bertujuan untuk meneliti validitas kontrak elektronik dalam kerangka hukum Indonesia dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislative dengan telaah pustaka seperti buku dan jurnal hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kontrak elektronik dinyatakan valid selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan terkait lainnya. Di samping itu, perlindungan hukum untuk semua pihak telah diatur dalam berbagai peraturan mengenai transaksi elektronik, meskipun dalam praktiknya masih ada hambatan dalam penerapannya.
Co-Authors Silalahi, Wilma Urbanisasi, Urbanisasi