Faisal Efendi
Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Regulasi di Nagari Dalam Kontek Adat: Nagari Sungai Talang Afrinal Afrinal; Supardi Dwimaputra; Faisal Efendi; Rani Rawisna; Nurlaila Nurlaila; Lili Suarni; Afrikal Candra
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/cmpwme29

Abstract

Aturan Nagari Sungai Talang yang berbasis lisan mengalami penurunan efektivitas akibat lemahnya penegakan sanksi dan perubahan norma sosial. Latar belakang masalah ini terlihat dari banyaknya pelanggaran aturan, seperti ketidakpatuhan terhadap larangan keluar malam bagi perempuan dan pelonggaran sanksi bagi pelaku zina (dari pengarakan menjadi denda material). Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya dokumentasi tertulis dan minimnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan tiga langkah solutif: (1) kodifikasi aturan lisan menjadi dokumen resmi yang terstandarisasi, (2) revitalisasi sanksi adat dengan menyesuaikan tingkat pelanggaran, dan (3) sosialisasi intensif melalui forum musyawarah dan media digital. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat legitimasi aturan Nagari, meningkatkan kepatuhan warga, dan mengembalikan fungsi aturan sebagai penjaga ketertiban sosial. Metode pelaksanaannya meliputi: pendokumentasian aturan dengan Nagari,tokoh adat, Pemuda, Bundo Kanduang dan Bamus, penyusunan pedoman sanksi berjenjang, serta kampanye melalui kanal komunikasi pemuda. Hasil yang diharapkan mencakup terciptanya payung hukum tertulis, penurunan angka pelanggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan aturan. Kesimpulannya, pendekatan multidimensi ini tidak hanya mengatasi kelemahan aturan lisan tetapi juga memperkuat ketahanan budaya Nagari terhadap dinamika perubahan sosial. Implementasi kegiatan diharapkan mampu menjadi model tata kelola adat berkelanjutan bagi nagari lainnya di Sumatera Barat.
Implementation of SEMA Number 01 Years 2023: Summons Notice by Registered Mail in the Religious Court Afrikal Candra; Faisal Efendi; Elpi Supardi; Nurlaila Nurlaila; Fitra Mulyawan; Linda Bulan Sari Siregar
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1354

Abstract

The purpose of this research is to examine how the implementation and impact of SEMA (Circular Letter of the Supreme Court) Number 1 years 2023. The research method used is a qualitative approach with in depth interview techniques and document analysis. Data were collected through literature study and observation of the implementation of SEMA number 1 years 2023. The analysis was conducted using a descriptive approach to illustrate the implementation of notifications through registered mail. The Religious Court involves two parties, namely the bailiff and the POS (PT. Pos Indonesia). The bailiff of the sends court summons notifications via postal service. The postal service delivers the court summons notifications through registered mail to the parties involved in the case while adhering to operational standards. However, there are still obstacles in its implementation, in improving the efficiency and effectiveness of the judicial process. Positive impact, especially in improving the judicial process Improvement in the quality of judicial services. The systematic arrangement of judicial procedures, accountability, and transparency, as well as the achievement of the principle of low-cost or affordable justice, also have negative impacts, particularly in the challenges of the latest system reforms, as well as the risks of prolonged trial delays and the risks of unlawful and unjust summonses. In reality, the POS often does not provide a summons to the litigant, which results in no information reaching the litigant.