Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengkhianatan terhadap Negara dan Terorisme Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia Bagus, Sujoko; Hoesein, Zainal Arifin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam sistem hukum civil law di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP masih merefleksikan paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada perlindungan keamanan negara, sedangkan pengaturan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengadopsi pendekatan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan luar biasa. Perbedaan filosofi pemidanaan tersebut menimbulkan tantangan dalam konsistensi penerapan sanksi pidana dan kepastian hukum. Studi kasus terorisme dan perkara makar menunjukkan bahwa pendekatan represif memiliki keterbatasan apabila tidak didukung kebijakan non-penal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi norma, penguatan pengawasan yudisial, serta integrasi pendekatan penal dan non-penal guna menciptakan sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
Interpretasi Teori Jimenez dalam Praktik Hukum Kontrak di Indonesia Bagus, Sujoko; Ryandra, Reza; Darmawan, Andri; Marquez, Neilpon Yulinar; Santiago, Faisal
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.343

Abstract

Contract law practice in Indonesia tends to resolve disputes through economic compensation, overlooking the moral and social dimensions inherent in contractual relationships. This gap exists between the current formalistic civil law approach and the need for substantive justice, raising questions about the adequacy of the existing legal framework to fully remedy damages. This research examines the urgency of applying a more holistic contract remedy theory. This study employs qualitative method with a normative legal method with conceptual and comparative approaches. The analysis focuses on primary legal materials, such as the Indonesian Civil Code and court decisions, and secondary materials, including journals and books, with a focus on Felipe Jiménez’s pluralistic theory to evaluate its relevance in the Indonesian legal context. The findings indicate a significant discrepancy between theory and practice, with the judiciary prioritizing financial compensation. Jiménez's theory, which balances economic, moral, and social values, offers a more comprehensive framework, with the principle of good faith in the Civil Code as its juridical basis. It is concluded that applying this theory can enrich contract law practice by integrating restorative justice. It is recommended that legal academics and practitioners delve deeper into the literature on contract remedy theory, and that legal education be reformed alongside a review of relevant Civil Code provisions.