Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FILOSOFI BAKAR BATU SEBAGAI MODEL KEBERSAMAN BUDAYA LOKAL DALAM KERANGKA MANAJEMEN KOTA YANG AMAN Jhafira Salsabilla; Karmila Sinen; Fadil Indra Santoso
Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE) Vol. 2 No. 1 (2026): Vol 2 No 1: Edisi Januari 2026
Publisher : JCI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/ijosse.v2i1.1964

Abstract

Filosofi bakar batu merupakan tradisi masyarakat Papua yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keamanan sosial. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi filosofi bakar batu terhadap pemikiran urban dalam konteks manajemen kota yang aman,dalam berbasis kearifan lokal dengan fokus pada Desa wamena. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi bakar batu dapat diterapkan dalam strategi manajemen kota melalui peningkatan solidaritas sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan identitas budaya sebagai upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan harmonis. Bakar batu berperan sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya yang tersedia. Ini sangat penting karena tantangan perkotaan dewasa ini biasanya berasal dari kurangnya kohesi sosial dan ketimpangan dalam hubungan antarwarga. Tradisi ini dalam konteks modern menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bertahan di tengah perubahan sosial, bahkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya lokal dalam kebijakan perkotaan perlu didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PAPUA BARAT DAYA Karmila Sinen; Nurinaya Nurinaya; Muchammad Farid; Jhafira Salsabilla; Abdul Halim Soltief
Jurnal Education and Development Vol 14 No 3 (2026): Vol 14 No 3 September 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i3.8494

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat Daya, sebagai daerah otonom baru, menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi publik yang belum optimal dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kebutuhan mendesak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penyediaan landasan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Papua Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik—meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum—dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Barat Daya; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, observasi lapangan, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Papua Barat Daya, serta model penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang bersifat kontekstual dan praktis sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.