<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat Daya, sebagai daerah otonom baru, menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi publik yang belum optimal dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kebutuhan mendesak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penyediaan landasan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Papua Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik—meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum—dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Barat Daya; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, observasi lapangan, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Papua Barat Daya, serta model penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang bersifat kontekstual dan praktis sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.]]>
Copyrights © 2026
