Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Community Service and Empowerment Journal of Government and Politics (JGOP) JoS ( Journal of International Relations) Journal of Government Science Studies Journal of Sharia (JOSH) Journal of Public Policy and Regional Government (JPPLG) Jurnal Pengabdian Indonesia
Nurinaya Nurinaya
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Nurinaya Nurinaya
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5352

Abstract

Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan australia telah meratifikasi convention on the rights of persons with disabillities terkait hak - hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukan   concern   antara   kedua   negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akantetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan leading sector kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan Departement of Social Service serta Departement of Foreign Affairs and Trade dalam implementasi  kebijakan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta  disability-friendly  terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.
KEBIJAKAN NORWEGIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DALAM ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL.pdf Nurinaya Nurinaya; Syafira Maharani Suara; Trisnawati Trisnawati
Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.143 KB)

Abstract

Jurnal ini menjelaskan tentang fenomena Pandemi Covid-19 telah melanda dunia internasional sejak tahun 2019, dampak daripada pandemi ini dihadapi oleh semua negara dunia dalam berbagai aspek termasuk didalamnya ekonomi-sosial. Dunia Internasional dapat dikatakan kewalahan dalam menghadapi Covid-19 karena melumpuhkan aktivitas produksi. Norwegia muncul sebagai salam satu negara dengan peringkat ketahanan terhadap Covid-19 menurut data dari Bloomberg “The Covid Resilience Rancing” peringkat 1 dunia. Disamping itu, menurut data OECD Norwegia dapat mempertahankan hasil yang baik pada banyak indikator dalam sektor ekonomi dan sosial, PDB per kapita tetap termasuk yang tertinggi di OECD. Dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan penulisan deskriptif menjelaskan secara rinci terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia untuk menghadapi Pandemi Covid-19 dan memiliki kemajuan yang signifikan disbanding negara lain. Sehingga dapat dijadikan best practice dalam menghadapi Covid-19 bagi negara lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan Norwegia dalam aspek ekonomi sosial disebabkan langkah responsive yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan Norwegian government COVID-19 policies dimana pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Norwegia bekerjasama untuk meminimalisir interaksi antar manusia selama pandemic dengan menerapkan kebijakan travel restrictions dan Work From Home (WFH). Selanjutnya, Pemerintah Norwegia melakukan penyesuaian untuk kebijakan fiskal dan moneter serta aspek sosial seperti memberikan bantuan dana bagi perusahaan yang terkendala karena Covid-19, dan tetap memberikan gaji bagi para pekerja yang sudah di PHK dan kemudian memaksimalkan akses kesehatan fisik maupun sosial bagi masyarakat Norwegia. Kata kunci : Covid-19, Covid Resilience, Norwegia Government, Best-Practice
KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19 Nurinaya, Nurinaya; Ambarwati, Ambarwati
Journal of International Relations Vol 3 No 2 (2023): Jounal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih dihadapkan pada beragam persoalan dan faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender, inisiasi untuk terciptanya kesetaraan gender dilakukan namun kurang berdampak. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan yang inklusif dan friendly dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan dinamika proses implementasi kebijakan gender-mainstreaming yang masih menemukan kendala. Teknik analisis gender pada penelitian ini menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender sebagai suatu metode untuk melihat pemberdayaan perempuan yang menggunakan kategori analitis yang saling berkaitan yang meliputi; Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi dan Kontrol. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang ber-pengarusutamaan gender di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan saat pandemic covid-19 dan perlahan inisiasi peningkatan implementasi kebijakan pasca covid-19 mulai dilakukan, pengarusutamaan gender akan memberi peluang perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembagunan
Membangun Kampung Klawoton yang Berbudaya Melalui Gerakan Lingkungan dan Literasi Raharja, Endra Putra; Nurinaya, Nurinaya; Triono, Mukhlas; Raharja, Surya Putra
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2024): MEI 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v7i2.2101

Abstract

Kampung Klawoton, di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menghadapi masalah kesadaran kebersihan lingkungan dan literasi baca tulis anak-anak. Tim pengabdian merespon dengan merancang Program Kampung Klawoton Bersih dan Program Literasi Baca Tulis. Tujuan program ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan mendukung perkembangan literasi anak-anak, memberikan dampak positif secara menyeluruh terhadap masyarakat Kampung Klawoton. Metode yang dilakukan melalui survei awal, program Kampung Klawoton Bersih, Program Baca Tulis Anak, dan Evaluasi. Program Bersih melibatkan kampanye pembersihan dan pengelolaan sampah. Program Literasi melibatkan pendirian pojok baca, kegiatan membaca rutin, pelatihan, dan kampanye literasi. Hasil respon masyarakat terhadap program Program Bersih mencapai 75,96%, Program Literasi mencapai 84,35%. Evaluasi menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan lingkungan dan literasi anak-anak Kampung Klawoton. Program ini memberikan kontribusi positif, menawarkan solusi konkret, dan memberikan dasar untuk keberlanjutan di masa depan.
Signifikansi Peran Perempuan Adat Papua Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan Nurinaya, Nurinaya; Etik Siswatiningrum
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.1894

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis perempuan adat Papua dalam upaya iklim berkelanjutan, dengan fokus pada kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Perempuan adat Papua memiliki relasi yang kuat dan spiritual dengan alam, yang tercermin dalam praktik sehari-hari mereka seperti pertanian tradisional, perlindungan hutan, dan konservasi air. Meskipun demikian, kontribusi ini sering terabaikan dalam kebijakan iklim dan pembangunan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan adat bukan hanya penjaga ekosistem, tetapi juga agen penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan ketahanan komunitas terhadap krisis iklim. Namun, mereka menghadapi tantangan struktural seperti diskriminasi gender, minimnya akses terhadap informasi iklim, dan ketidakhadiran dalam ruang pengambilan keputusan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan, perlindungan, dan pelibatan perempuan adat dalam kebijakan iklim adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan iklim yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
E-LEADERSHIP STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM IN RAJA AMPAT BASED ON GREEN TOURISM Sinen, Karmila; Nurinaya, Nurinaya; Rahman, Guntur Abd
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7773

Abstract

This study explores the role of E-Leadership in advancing sustainable tourism in Raja Ampat, one of Indonesia's leading marine tourism destinations. Raja Ampat is renowned for its extraordinary natural beauty, rich marine biodiversity, and vibrant local culture. However, the rapid growth of tourism in the region has raised environmental and socio-cultural challenges that require innovative and sustainable management approaches. The main issue addressed in this study is the lack of effective environmentally friendly tourism management and the suboptimal use of digital technology in destination governance. The aim of this research is to analyze how E-Leadership can be applied as a strategy to manage tourism sustainably in Raja Ampat. This study uses a descriptive qualitative approach, employing literature review and in-depth interviews with tourism stakeholders such as local governments, business actors, and community members. The results indicate that E-Leadership significantly contributes to enhancing transparency, strengthening stakeholder collaboration, and accelerating data-driven decision-making processes. By integrating the principles of green tourism and sustainable development, E-Leadership has proven effective in supporting the protection of natural resources, empowering local communities, and ensuring long-term economic resilience. This paper highlights how digital technology, when effectively implemented through E-Leadership, can facilitate responsible tourism practices and contribute to the preservation of Raja Ampat's ecological and cultural heritage.
Education and observation of the 2023 hybrid solar eclipse in Southwest Papua Endra Putra Raharja; Muhammad Faizin; Yudhiakto Pramudya; N. Nurinaya; Muhklas Triono; Surya Putra Raharja
Journal of Community Service and Empowerment Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jcse.v5i1.31515

Abstract

On April 20, 2023, the Southwest Papua region was the areas crossed by a hybrid solar eclipse. This outreach aims to enhance the community's understanding and awareness regarding the safety of solar eclipse observation by conducting observations at several locations in Southwest Papua. The Solar Gehana Education and Observation Program was successfully implemented in 6 Regencies/Cities in Southwest Papua. This activity was carried out using mini-lectures, pinhole training, and joint eclipse observations. In general, this program can increase public understanding and awareness regarding the safety of observing solar eclipses, with the training participants' response score being 79.92% in the good category. Apart from that, this program has succeeded in touching and opening people's insight into this fascinating natural phenomenon through widespread publication in the mass media, both regional and national.
Political Dynamics of Australian Greens and Labor Party Through Green Political Theory Trevor Ongom; Nurinaya
Journal of Public Policy and Local Government (JPPLG) Volume 3, Issue 1, 2026
Publisher : ASHA Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70188/52g00s08

Abstract

This study examines the dynamics of environmental politics within Australian domestic party competition through the application of Green political theory (GPT) as a normative analytical framework. It seeks to explain why a persistent divergence exists between principled ecological advocacy and pragmatic environmental policymaking despite the increasing severity of ecological crises. Focusing on the interaction between the Australian Greens and the Australian Labor Party, the study analyses how differing ethical priorities, institutional constraints, and governing responsibilities shape climate and environmental policy positions. The study employs a qualitative deductive design based on document analysis of party platforms, policy statements, parliamentary behaviour, and peer-reviewed secondary literature. Analytical interpretation is guided by core principles of green political theory, including ecological responsibility, critique of growth-oriented governance, and the ethical relationship between political institutions and their policies towards the natural environment. The findings indicate that the Australian Greens consistently articulate eccentrically grounded and normatively coherent ecological positions, while the Australian Labor Party advances environmental reforms that are incremental and strategically calibrated to institutional, economic, and electoral constraints. The interaction between the two parties produces a stable yet normatively constrained policy equilibrium in which ecological concern is acknowledged but structural transformation remains limited. The study’s contribution lies in integrating normative political theory directly into the analysis of Australian party competition, moving beyond predominantly institutional and electoral accounts to foreground ethical evaluation crisis.
POLITIK KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH DI PAPUA BARAT DAYA: INTEGRASI PERAN PEREMPUAN DAN MASLAHAH PUBLIK Etik Siswatiningrum; Nurinaya Nurinaya; Adi Randi M Rajab
JOSH: Journal of Sharia Vol. 5 No. 02 (2026): Vol. 05 No. 02 Juni 2026
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v5i02.3294

Abstract

This article examines food policy politics in Southwest Papua Province from the perspective of Maqashid Sharia by focusing on policy orientation toward local food development and women's empowerment as integral components of promoting public welfare (maslahah ammah). As Indonesia's newest autonomous province, Southwest Papua continues to face a high dependence on food supplies from other regions, limited distribution infrastructure, and the underutilization of local food resources such as sago, taro, tubers, and marine products. These conditions indicate that the current political orientation of food policy has not fully supported regional food self-reliance or the protection of local economic actors, particularly Mama-Mama Papua, who play a strategic role in the local food economy. This study aims to analyze how the political orientation of regional food policy can be understood through the perspective of Maqashid Sharia. The research employs a qualitative method using normative juridical and public policy approaches. Data were collected through a literature review of laws and regulations, government policy documents, statistical data, and relevant scholarly literature, and were analyzed descriptively using the Maqashid Sharia framework. The findings reveal that food policy politics in Southwest Papua remains primarily oriented toward securing food supply, while strengthening local food systems, protecting the economic interests of Mama-Mama Papua, and expanding equitable market access have yet to become policy priorities. From the perspective of Maqashid Sharia, this policy orientation has not fully reflected the principles of hifzh al-nafs (the protection of life) and hifzh al-mal (the protection of wealth). The novelty of this study lies in the development of a Maqashid Sharia-based analytical framework for food policy politics that integrates support for local food and women's empowerment as indicators of maslahah ammah. These findings enrich the literature on food policy politics while providing a normative foundation for designing more inclusive, equitable, and regionally oriented food sovereignty policies
Indigenous Papuan Women Under Patriarchal Socio-Political Systems: Marginalization In International Relations And Indigenous Peoples Politics Nurinaya Nurinaya; Karmila Sinen; Tri Handayani
Journal of Government Science Studies Vol 5 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66254/jgssvol5issue1page163-173

Abstract

Issues concerning Indigenous women have gained increasing attention in global discussions on human rights and Indigenous Peoples. However, a significant gap persists in International Relations scholarship, particularly within Feminist International Relations, which has not systematically examined the lived experiences of Indigenous Papuan women within global Indigenous rights discourse. This study analyzes the forms of marginalization faced by Indigenous Papuan women in patriarchal social structures and explores how these experiences intersect with international Indigenous governance frameworks. Using a qualitative descriptive case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of academic and policy documents. The analysis draws on patriarchy theory, Feminist International Relations, and Indigenous rights frameworks. Findings show that Indigenous Papuan women experience multi-layered marginalization rooted in entrenched local patriarchal norms and reinforced by limited representation in global governance arenas. This is reflected in restricted decision-making power, limited access to land and economic resources, inadequate education and healthcare, and minimal formal leadership roles. Despite these constraints, they demonstrate resilience through community-based economic initiatives, land and environmental advocacy, legal literacy programs, and grassroots diplomacy.Theoretically, this study advances Feminist International Relations by positioning Indigenous women’s local experiences as constitutive of global politics and exposing how global governance reproduces intersectional marginalization.
Co-Authors Adi Randi M Rajab Ambarwati Endra Putra Raharja Etik Siswatiningrum Etik Siswatiningrum Karmila Sinen Karmila Sinen Muhammad Faizin Muhklas Triono Nurul Alia Ulfa Raharja, Endra Putra Raharja, Surya Putra Rahman, Guntur Abd Rahmat Hidayat Sinen, Karmila Surya Putra Raharja Syafira Maharani Suara Trevor Ongom Tri Handayani Triono, Mukhlas Trisnawati Trisnawati Yudhiakto Pramudya