Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Simbolon, Ronald Gemsar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksploitasi Kolonial Prancis di Jawa: Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib sebagai Bentuk Pemiskinan Sistematis (1808-1811) Khadijah, Siti; Sihombing, Juliani; Sinaga, Rosmaida; Hidayah, Mutiara; Sembiring, Rahmi Asyifa Hidayah; Fakhriza, Alya; Damanik, Selvia Andriani Putri; Ivanka, Ririn; Simbolon, Ronald Gemsar
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7155

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels selama masa pemerintahannya di Jawa (1808-1811). Penelitian ini berargumen bahwa kedua kebijakan tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan instrumen pemiskinan sistematis terhadap rakyat Jawa. Kebijakan ini lahir dari konflik geopolitik Eropa, di mana Jawa dijadikan benteng pertahanan Prancis untuk menghadapi ancaman Inggris. Melalui metode penelitian sejarah, penelitian ini menemukan bahwa Daendels memberlakukan sistem eksploitasi ganda: Sistem Kontingen merampas hasil pangan pokok rakyat, sementara Sistem Penyerahan Wajib memaksa petani menjual komoditas ekspor dengan harga murah. Untuk melancarkan sistem ini, Daendels mengubah para bupati menjadi alat pemerintah kolonial dengan memberikan target ketat dan ancaman sanksi. Dampaknya, rakyat Jawa mengalami pengurasan kekayaan, beban ganda (menyerahkan hasil bumi dan tenaga untuk kerja rodi), serta krisis kelaparan. Seluruh keuntungan dari sistem ini dialirkan untuk membiayai ambisi militer Prancis, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Jawa. Simpulannya, pemerintahan Daendels menandai peralihan menuju negara kolonial yang terpusat dan sangat eksploitatif.
Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Tinjauan Menuju Tahun 2025 Sabana, Sobri; Situmeang, Sherly Natasya; Khadijah, Siti; Damanik, Selvia Andriani Putri; Muhajir, Shafa Al; Simbolon, Ronald Gemsar; Samosir, Katrina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7152

Abstract

Kepercayaan publik merupakan fondasi krusial bagi legitimasi dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Namun, realitas menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang sistemik dan multidimensi terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak dari krisis tersebut, serta merumuskan strategi prioritas untuk memulihkannya dengan menempatkan tahun 2025 sebagai momen strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa krisis ini disebabkan oleh maraknya korupsi, penyalahgunaan wewenang, inkonsistensi, kelambatan proses hukum, dan kurangnya transparansi. Dampaknya meliputi menurunnya partisipasi masyarakat dalam peradilan formal, meningkatnya main hakim sendiri, terhambatnya investasi, dan melemahnya legitimasi pemerintah. Sebagai solusi, artikel ini merumuskan enam strategi terintegrasi: (1) Reformasi total sistem pengawasan internal; (2) Implementasi transparansi digital melalui platform terintegrasi; (3) Revolusi mental melalui pendidikan karakter berkelanjutan; (4) Penegakan hukum yang tidak pandang bulu; (5) Penerapan sistem reward and punishment yang jelas; dan (6) Optimalisasi keterbukaan informasi melalui media sosial. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen politik yang kuat, konsistensi implementasi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Co-Authors Damanik, Selvia Andriani Putri Fakhriza, Alya Hidayah, Mutiara Ivanka, Ririn Katrina Samosir Muhajir, Shafa Al Rosmaida Sinaga Sabana, Sobri Sembiring, Rahmi Asyifa Hidayah Sihombing, Juliani Siti Khadijah Situmeang, Sherly Natasya