Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Achmad, Mustafid Milanto
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Putusan MA No. 2992 K/PDT/2015 dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Achmad, Mustafid Milanto; Velentina, Rouli Anita
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4403

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2992 K/Pdt/2015 merupakan salah satu putusan penting yang memberikan arah penafsiran hukum dalam sengketa kontrak dagang internasional di Indonesia. Putusan ini memuat pertimbangan hukum yang signifikan terkait penerapan asas privity of contract, batasan doktrin piercing the corporate veil, penegakan kedaulatan moneter, serta pembuktian wanprestasi dalam perjanjian bisnis lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan tersebut dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu keterikatan kontrak terhadap pihak non-penandatangan dalam struktur grup perusahaan, kewajiban konversi ganti rugi dalam mata uang asing ke Rupiah, serta penerapan pembelaan exceptio non adimpleti contractus dalam sengketa wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis putusan pengadilan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menegakkan asas privity of contract dengan menolak pembebanan tanggung jawab kontraktual kepada entitas asing yang tidak menandatangani perjanjian, sekaligus membatasi penerapan doktrin piercing the corporate veil hanya pada kondisi penyalahgunaan badan hukum yang terbukti secara nyata. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan kedaulatan moneter Indonesia dengan mewajibkan konversi nilai ganti rugi ke dalam Rupiah berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Putusan ini juga menegaskan bahwa beban pembuktian wanprestasi tetap berada pada pihak tergugat, dan pembelaan exceptio non adimpleti contractus tidak dapat diterima tanpa pembuktian hubungan kausal yang kuat. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MA No. 2992 K/Pdt/2015 berhasil menciptakan keseimbangan antara prinsip hukum kontrak internasional dan ketentuan hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi lintas negara.
Rekayasa Sosial Hukum dan Partisipasi Bermakna: Dinamika dan Paradoks Transisi Energi Matahari di Indonesia Sadiawati, Diani; Supriyadi, Mohammad Wangsit; Achmad, Mustafid Milanto; Sahidin, Sultoni Ajie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4459

Abstract

Artikel ini menganalisis peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool for social engineering) dalam konteks transisi energi di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan strategis. Di tengah komitmen nasional mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural berupa ketergantungan historis terhadap energi fosil, ketidakkonsistenan regulasi, serta lemahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan energi. Dengan menggunakan kerangka Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum energi difungsikan untuk menyeimbangkan kepentingan umum (keamanan dan stabilitas energi), kepentingan sosial (perlindungan lingkungan hidup), dan kepentingan individu (hak dan kesejahteraan masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus pengembangan PLTS Terapung Cirata dan dinamika regulasi PLTS Atap, yang kemudian dibandingkan dengan praktik partisipatif berbasis komunitas pada model Desa Energi Berdikari Keliki. Temuan penelitian menunjukkan adanya paradoks dalam hukum energi Indonesia: di satu sisi hukum berperan sebagai akselerator pembangunan infrastruktur energi surya berskala besar melalui pendekatan teknokratis dan sentralistik, namun di sisi lain mengalami disfungsi dalam merekayasa perubahan perilaku masyarakat akibat penghapusan insentif ekonomi serta degradasi prinsip partisipasi bermakna pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan energi yang menempatkan partisipasi publik dan keadilan transisi sebagai elemen utama, guna memastikan hukum berfungsi efektif sebagai instrumen transformasi sosial menuju energi bersih yang berkelanjutan.
Co-Authors Diani Sadiawati Sahidin, Sultoni Ajie Supriyadi, Mohammad Wangsit Velentina, Rouli Anita