Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN Marsella, Marsella
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warganegara asing, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak dalam perkawinan campuran. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegraan Republik Indonesia setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dari inilah anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn) Lubis, Elvi Zahara; Marsella, Marsella; Nico, Nico
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Efforts to authorized law enforcement officers in tackling crimescommitted by motorcycle gangs in Medan, covering preventive and repressive.The cause of crimes of violence committed by children in the form of solidaritywith his friends who joined o motorcycle gang, as well as the lack ofsupervision of the association of parents of child.

PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Marsella, Marsella
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Dalam kenyataannya Kasus pertanahan yang terjadi karena Penguasaan tanah tanpahak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali, Sertipikat ganda, SertipikatpenggantiAkta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentinganmengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu dan Kekeliruanpenunjukan batas, Tumpang tindih, yang juga diklaim/pengaduan/keberatan darimasyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatukeputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat TataUsaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebutdirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanyaklaim tersebut, mereka ingin mendapat penanganan secara administrasi dengan apa yangdisebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untukmelakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan(sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala BadanPertanahan Nasional.

BENTURAN KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKTUR DALAM MENGELOLA PERSEROAN TERBATAS Marsella Marsella
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v3i1.1889

Birth of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafterreferred to as the Company Law). is expected to provide a solution to the limited liabilitycompany as a legal entity to deal with the demands of economic development today.Demands faced limited liability company is about transactions conducted by the relevantorgans, in particular by the director of a limited liability company with others having aclose relationship with the director of a limited liability company that raises a conflict ofinterest. that actions such as self dealing, accepting gifts or benefits include all forms ofbribery and kick-back fee, peddling influence (influence pedding), utilizing companyassets for personal benefit (using employer's propety for private advantage) and takeadvantage of confidential information (using confidential information) is some form ofConflict of Interest. Factors that cause the Conflict of Interest is the internal factors arederived from transactions Conflict of Interest is done inside the company may for personalbenefit of its directors, while external factors are transactions Conflict of Interest made bythe director to gain own private not for profit company, but do it in silence -diam andcollusion. the arrangement of the Conflict of Interest is already provided for in Article 99of the Company Law, but did not explain the forms of Conflict of Interest by the directorand when a director can commit a transaction that causes the Conflict of Interest. Notspecifically about setting a standard conflict of interest standards and directorresponsibilities within the Company Law led to the decision maker can not do much tomake, weigh and impose sanctions on perpetrators of such conflicts of interest.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn) Elvi Zahara Lubis; Marsella Marsella; Nico Nico
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v1i2.1855

Efforts to authorized law enforcement officers in tackling crimescommitted by motorcycle gangs in Medan, covering preventive and repressive.The cause of crimes of violence committed by children in the form of solidaritywith his friends who joined o motorcycle gang, as well as the lack ofsupervision of the association of parents of child.

Perlindungan Lanskap Perkebunan Tembakau Deli di Tanah Deli Rafiqi Rafiqi; Marsella Marsella
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5064

Deli Tobacco is the first plantation in East Sumatra. The success of Jacobus Nienhuys in planting Deli Tobacco on Deli land. The history of plantations in East Sumatra begins. At the present time, Deli Tobacco plantations are in decline. If viewed from the history of the specialty, Deli Tobacco is a pioneer of plantations in East Sumatra. Deli Tobacco Plantation as a cultural heritage is necessary to protect and maintain the landscape. Research Objectives To determine the decline in Deli tobacco production and solutions to maintain and protect Deli Tobacco. The research method using normative juridical nature. The results of this study are Deli tobacco is a characteristic and pioneer of plantations in the land of Deli. In 1863 Jacobus Nienhuys succeeded in growing high quality cigar wrapping tobacco. However, over time Deli Tobacco production began to decline due to land occupation factors, changes in spatial planning, landscape, nationalization and social revolution. If there are no comprehensive steps, it is feared that Deli Tobacco will only remain in history according to Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation. Deli tobacco is classified as a Cultural Conservation Object, as a heritage and historical meaning

PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Marsella Marsella
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v2i2.2066

Dalam kenyataannya Kasus pertanahan yang terjadi karena Penguasaan tanah tanpahak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali, Sertipikat ganda, SertipikatpenggantiAkta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentinganmengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu dan Kekeliruanpenunjukan batas, Tumpang tindih, yang juga diklaim/pengaduan/keberatan darimasyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatukeputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat TataUsaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebutdirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanyaklaim tersebut, mereka ingin mendapat penanganan secara administrasi dengan apa yangdisebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untukmelakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan(sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala BadanPertanahan Nasional.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Nor Hafijhah; Marsella Marsella; Alvin Hamzah Nasution
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2021): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v3i1.528

Termination of work relations between workers and employers (entrepreneurs), commonly known as layoffs, can occur due to the expiration of a certain period that has been previously agreed or agreed upon and can also occur because of a dispute between the worker and the employer (entrepreneur), the death of the worker or for other reasons. As for what is meant by termination of employment according to F.X. Djumialdji, is the termination of a work relationship because of certain things that result in the termination of rights and obligations between workers or laborers and entrepreneurs. Worker Rights / labor rights. Rights are everything that must be obtained by everyone who has been there since birth, even from the womb. Workers / laborers rights are always attached to everyone who works for a salary. Because of his job. All rights and obligations of workers are clearly stated in the Civil Code, the provisions regarding the obligations of laborers / workers are regulated in Articles 1603, 1603a, 1603b, and 1603c. Settlement of cases in term of employment based on industrial relations courts is carried out using the first method outside the court (non-litigation) and the second through the PHI (litigation). Outside the court (non-litigation) include: Bipartite negotiations, tripartite negotiations. And the settlement process is limited to 50 (fifty) working days if more then it is considered broken or finished.

Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa Jihan Fadila; Zaini Munawir; Marsella Marsella
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v4i1.1076

In the process of granting credit, it is often the case that the creditor is detrimental when the debtor defaults, so we need a rule contained in a credit agreement that aims to provide certainty for the related parties. The research objectives to be achieved in this study are to determine the procedure for implementing credit agreements, to determine dispute resolution when a member of a cooperative defaults in a credit agreement, to find out the legal consequences if a member of a cooperative defaults in a credit agreement. The research method used is Library Research and Field Research. Juridical research type normative. The conclusion obtained is the procedure contained in KUD "Harta" Langkat to perform a credit agreement by way of : submitting an application, providing information on the object of the guarantee, observing the object of the collateral, and approving the object of the guarantee. Settlement of default disputes in credit arrangements at KUD "Harta" Langkat takes several ways, namely litigation and non-litigation, but in accordance with the cooperative principle, it must first be resolved by agreement, if not resolved, it will be resolved through legal channels. Legal consequences arising from default in credit arrangements at KUD "Harta" Langkat by giving a warning letter and if the obligations are not fulfilled then the status can be abolished.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Alas Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 347/PDT/2014/PT-Mdn) Krisman Antonius Zandroto; Marsella Marsella; Alvin Hamzah Nasution
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 2 (2021): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v3i2.493

Land disputes are unavoidable today, this is because various land needs are very high in today's times while the number of land parcels is limited. This demands improvements in the field of land management and use for the welfare of the community and especially legal certainty. The research method used in this paper is a normative juridical method. The research method used is library research and field research. Arrangement of rights regarding the basis of land rights as regulated in Law No. 5 of 1996 concerning Basic Agrarian Principles, regulating several land rights that are on the earth's surface, under the earth's surface, and above the air. The factors causing the frequent emergence of land dispute problems include: the land administration system, especially in terms of land certification, which is not right, the distribution of land ownership is not evenly distributed, the legality of land ownership is based solely on formal evidence (certificates), without regard to productivity. soil. The process of resolving disputes over land rights in decision number: 347 / Pdt / 2014 / PT-Mdn is resolved through the litigation channel, where in the litigation line the judiciary is given the authority to hold authority and adjudicate a dispute. In every dispute resolution process through litigation, the parties involved in the dispute must follow the procedures set out in the procedural law.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search