Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Muhammad Fathoni Ridzakiy
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformasi Birokrasi Digital: Analisis Efektivitas Super App Tahu Sumedang dalam Akselerasi SPBE di Kabupaten Sumedang Muhammad Fathoni Ridzakiy; Muhammad Hudzaifah; M. Haidar Hafizh Daniar; Mohamad Davit Triandi Priatna; Ivan Darmawan
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i1.913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Super App Tahu Sumedang dalam mendukung akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari transformasi birokrasi digital. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, melalui analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, laporan kinerja, serta fitur dan fungsi aplikasi Tahu Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berfungsi sebagai portal layanan publik terintegrasi yang mencakup layanan kependudukan, UMKM, kesehatan, sosial, hingga pengaduan masyarakat, sehingga mampu mengurangi fragmentasi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Implementasi Tahu Sumedang juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat, yang mencerminkan perbaikan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa stabilitas sistem, keterbatasan pemutakhiran data, serta kesenjangan literasi digital masyarakat. Secara keseluruhan, Super App Tahu Sumedang berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemerintahan digital berbasis data dan pelayanan publik yang lebih responsif, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan pada aspek teknis dan kelembagaan
Analisis Fenomena Authority Trap dalam Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan SDGS 7 Affordable and Clean Energy M. Haidar Hafizh Daniar; Muhammad Fathoni Ridzakiy; Naomira Gadieza Putri; Iyep Saefulrahman
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7586

Abstract

The phenomenon of authority trap occurs when local governments are burdened with achieving SDG 7 (“Affordable and Clean Energy”) targets without being granted adequate authority and resources. This study examines the context of West Java Province and Bandung City, which face complex clean energy governance due to fragmented authority across levels of government. At the national level, Government Regulation No. 40/2025 reinforces emission reduction and the transition toward Net-Zero Emissions by 2060. West Java has established RUED No. 2/2019, which sets a minimum renewable energy share of 17% by 2025. However, the technical responsibilities for implementation (such as electrification and energy conservation) lie at the regency/municipal level. The analysis highlights fiscal disparities, PLN’s dominance, and national regulations that override local authority. Local innovations such as rooftop solar PV, solar-powered street lighting, the Green Building Mayor Regulation, and PPP schemes are evaluated for their effectiveness. This qualitative study combines policy document analysis and literature review. The findings show that the absence of strong local regulation (regulatory void) and the central dominance of PLN reinforce the authority trap, hindering synergy among stakeholders. The recommendations emphasize strengthening institutional collaboration, aligning local and national regulatory frameworks, and promoting innovative financing mechanisms to enable Bandung City to break free from the authority trap in achieving SDG 7 targets.
Co-Authors Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman M. Haidar Hafizh Daniar Mohamad Davit Triandi Priatna Muhammad Hudzaifah Naomira Gadieza Putri