Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Unsur Delik Pembunuhan Berencana dalam Kasus Mutilasi Alvi Tinjau Berdasarkan KUHP Riyana Putri, Novi; Amalia Rahman, Tatu; Haniatul Fauziyah, Tsurayya; Rukniyah; Nugraha Saputra, David
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2830

Abstract

Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi oleh Alvi Maulana tahun 2025 menimbulkan urgensi kajian yuridis karena hingga kini belum terdapat putusan pengadilan, sehingga analisis terhadap unsur Pasal 340 KUHP perlu dilakukan secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (voorbedachte rad) dapat diterapkan pada kasus tersebut berdasarkan doktrin hukum pidana dan temuan penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui kajian terhadap KUHP, literatur hukum pidana, jurnal terakreditasi, serta berita resmi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi indikator perencanaan, yaitu adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan, persiapan alat, pemilihan lokasi, serta upaya penghilangan jejak melalui mutilasi dan pembuangan potongan tubuh. Analisis teori kesengajaan (dolus premeditatus) dan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa rangkaian tindakan pelaku menggambarkan kontrol penuh atas kemauan, stabilitas emosi, dan kesadaran akibat, sehingga memenuhi unsur-unsur kesengajaan yang diperberat. Kajian terhadap penelitian tahun 2024 juga memperkuat bahwa pembunuhan dengan pola sistematis dan persiapan teknis merupakan karakteristik voorbedachte rade. Kesimpulannya, unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan dalam Pasal 340 KUHP secara normatif terpenuhi dan berpotensi menjadi dasar pembuktian apabila perkara terjadi.
Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional Riyana Putri, Novi; Tatu Amaliya Rahman; Syahrul Rizki Mu’aziah; Hikmatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4032

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital seperti cryptocurrency, dompet elektronik (e-wallet), akun media sosial bernilai ekonomis, dan Non-Fungible Token (NFT). Keberadaan aset digital tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya dalam konteks pewarisan, karena belum adanya pengaturan yang eksplisit baik dalam hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam, menelaah kepastian hukum waris aset digital dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai māl mutaqawwim dan dengan demikian dapat diwariskan menurut hukum Islam. Namun demikian, kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan izin hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak waris atas aset digital.