Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Intan Dyah Ayu Apriani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Uswatun Nur Auliya; Intan Dyah Ayu Apriani; Shafa Safitri Salsabila; Hana Fadhilah; Tati; Nur Muhamad Iqbal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3891

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tinggi, serta dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Di wilayah pariwisata alam, kegiatan pertambangan ini dapat mengganggu ekosistem perairannya sehingga sangat diperlukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mendalam. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, praktik pertambangan di Raja Ampat belum sepenuhnya memenuhi prinsip keinginan dalam pengelolaan lingkungan. Adanya kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang, serta kerugian terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini didasari oleh perspektif hukum lingkungan dan teori kebijakan kebijakan Merilee S. Grindle dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan dalam pertambangan nikel di Raja Ampat belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas institusional, serta masih kuatnya kepentingan ekonomi. Dampaknya signifikan terhadap ekologi berupa sedimentasi pesisir dan kerusakan terumbu karang yang tidak sejalan dengan prinsip kelestariannya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, pentingnya penegakan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Persepsi Media Massa dalam Kasus Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN di Istana Negara Berdasarkan Undang-Undang Pers Uswatun Nur Auliya; Intan Dyah Ayu Apriani; Raihani Khairunissa Barni; Evi Satispi; Tria Patrianti
Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/komunikasi.v3i1.914

Abstract

This study analyzes media perceptions of the revocation of CNN Indonesia journalists' press identity cards by the State Palace in 2025, using the legal framework of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The main objective of the study is to examine the extent to which provisions in the Press Law function effectively in providing legal protection for journalists, as well as to identify potential restrictions on statements deemed inappropriate for public access by the Palace. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, combining literature review, legal document analysis, and review of national media coverage. The research findings indicate that the revocation of Press IDs without going through the Press Council mechanism contradicts the principles of due process and press freedom guaranteed in the Press Law. This incident created a critical perception that the government has the potential to restrict journalists' freedom, especially regarding strategic state policy issues. Informal resolution through mediation and official apologies do not change the reality that the implementation of non-litigation mechanisms in the Press Law is crucial. This study concludes that the role of the Press Law in protecting the journalistic profession is highly dependent on the government's commitment to guaranteeing press freedom, information transparency, and strengthening the media as a pillar of democracy.
Co-Authors Evi Satispi Hana Fadhilah Nur Muhamad Iqbal Raihani Khairunissa Barni Shafa Safitri Salsabila Tati Tria Patrianti Uswatun Nur Auliya