Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Nindi Indrawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksistensi Kontrak Elektronik Antara Pengguna, Mitra Driver, Dan Pt Gojek Indonesia: Kajian Hukum Multi-Pihak Pada Layanan Go-Send Di Kabupaten Gresik Paringga Wilwan Tikta Sari; Heppy Zakiatun Nissa; Nindi Indrawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4193

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang bersifat kompleks dan melibatkan lebih dari dua subjek hukum. Salah satu contohnya adalah layanan Go-Send yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia, yang melibatkan hubungan hukum antara pengguna jasa, mitra driver, dan perusahaan sebagai penyedia platform. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik (e-contract) yang disepakati melalui aplikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan karakteristik kontrak elektronik multi-pihak dalam layanan Go-Send, serta menelaah kedudukan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Lokasi kajian difokuskan pada praktik layanan Go-Send di Kabupaten Gresik sebagai wilayah dengan aktivitas industri dan perdagangan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik Go-Send secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pola hubungan hukum multi-pihak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan, khususnya antara pengguna dan mitra driver terhadap PT Gojek Indonesia. Di Kabupaten Gresik, praktik layanan Go-Send menunjukkan adanya potensi sengketa terkait keterlambatan, kehilangan barang, dan tanggung jawab ganti rugi yang belum sepenuhnya diatur secara proporsional dalam kontrak elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih adil bagi seluruh pihak.
Pengaturan Dan Integrasi Pengawasan Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Serta Kepatuhan Pajak Daerah Dalam Praktik Bisnis Lokal di Kabupaten Gresik: Perspektif Hukum Bisnis Dan Peran Strategis Bppkad Paringga Wilwan Tikta Sari; Nindi Indrawan; Heppy Zakiatun Nissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4195

Abstract

Praktik bisnis lokal di tingkat daerah menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan kepatuhan hukum yang meliputi persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban pajak daerah, sehingga fragmentasi pengawasan sektoral berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas tata kelola usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi pengawasan sebagai instrumen hukum bisnis yang menyatukan dimensi persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak daerah dalam satu kerangka tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang diperkaya dengan data empiris terbatas dari instansi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengawasan terintegrasi yang menempatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai simpul koordinasi mampu meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, menurunkan pengaduan konsumen, serta memperluas basis penerimaan pajak daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai strategi normatif untuk memperkuat kepastian hukum dan membangun iklim usaha lokal yang sehat dan berkelanjutan.
Co-Authors Heppy Zakiatun Nissa Paringga Wilwan Tikta Sari