Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Fabrizio Richardo Marvil Wanggai
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia Fabrizio Richardo Marvil Wanggai; Hartono, Made Sugi; Parwati, Ni Putu Ega
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4517

Abstract

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini memunculkan perdebatan akademik karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas legalitas dan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal bereputasi dalam lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru memperluas ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan terukur. Selain itu, penerapan hukum pidana berbasis norma sosial lokal berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerapan Pasal 2 KUHP tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Co-Authors Made Sugi Hartono Parwati, Ni Putu Ega