Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Digitalisasi Dokumen Legal Periode 2009-2021 di Unit Specialist of Legal Document PT Kereta Api Indonesia (Persero) Khalilah, Khansa; Destrian, Ope; Sudarma, Sudarma
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136697

Abstract

Digitalisasi dokumen legal di Unit Specialist of Legal Document (USDL.1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, menjamin pelestarian dokumen bernilai permanen, serta mempercepat akses terhadap informasi hukum yang bersifat penting. Peningkatan volume dokumen dan tuntutan ketersediaan informasi yang cepat dan akurat mendorong penerapan pengelolaan arsip berbasis teknologi melalui Rail Document System (RDS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi dokumen legal periode 2009–2021 serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan integrasi dokumen lama ke dalam RDS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dokumen legal, serta telaah dokumentasi pendukung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik digitalisasi, karakteristik dokumen lama, serta dinamika penerapan sistem pengelolaan dokumen digital di lingkungan kerja yang alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dokumen legal sejak tahun 2022 yang terintegrasi dengan RDS secara nyata meningkatkan aksesibilitas dokumen, efisiensi temu kembali arsip, serta keamanan informasi. Sedangkan, dokumen legal periode 2009–2021 umumnya masih berada pada tahap alih media dan belum terintegrasi ke dalam sistem terpusat. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis kualitas hasil pemindaian dokumen lama, tetapi juga oleh kesiapan sistem RDS yang masih dalam tahap pengembangan untuk mengakomodasi karakteristik dokumen legacy. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pengelolaan antara dokumen legal baru dan dokumen historis, yang berimplikasi pada efektivitas pengelolaan arsip legal secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian kearsipan digital dengan menegaskan bahwa digitalisasi dokumen legal tidak dapat dipahami semata sebagai proses pemindaian, melainkan sebagai rangkaian pengelolaan arsip digital yang menuntut kualitas alih media, struktur metadata yang memadai, serta kesiapan sistem untuk integrasi jangka panjang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan strategi pengembangan digitalisasi arsip legal yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada keandalan arsip sebagai bukti hukum di lingkungan BUMN.
ETOS KERJA DAN ETIKA PROFESI ARSIPARIS DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN DIGITAL DI PT POS INDONESIA Azizah, Azizah; Adnans, Abdhy Aulia; Fauziah, Andi Nuriffa; Arsyad, Kennan; Khalilah, Khansa; Haura, Alista Hazna; Sudarma, Sudarma
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.68394

Abstract

Transformasi pengelolaan dokumen dari sistem konvensional menuju digital menuntut tidak hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan etos kerja dan etika profesi arsiparis. Dalam konteks PT Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), implementasi Aplikasi Naskah Dinas Elektronis (NDE) menjadi instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas, keamanan, dan keabsahan dokumen digital. Namun, efektivitas sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku profesional pengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etos kerja dan etika profesi arsiparis dalam pengelolaan dokumen digital melalui NDE di PT Pos Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja pegawai tergolong positif, tercermin dari ketelitian dalam pemrosesan dokumen, kedisiplinan terhadap alur verifikasi berjenjang, serta kemampuan adaptasi terhadap sistem digital. Namun demikian, ditemukan sejumlah persoalan etika profesi, antara lain belum optimalnya klasifikasi arsip, penggunaan tanda tangan digital yang belum menyeluruh, penerapan Sistem Keamanan dan Klasifikasi Akses Dokumen (SKKAD) yang belum efektif, serta pembatasan akses yang berpotensi menghambat akuntabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola arsip digital tidak hanya ditentukan oleh etos kerja, tetapi juga oleh konsistensi penerapan etika profesi arsiparis. Oleh karena itu, penguatan kompetensi, internalisasi kode etik, dan penyempurnaan kebijakan kearsipan digital menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan arsip digital yang aman, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. The transformation of document management from conventional systems to digital platforms requires not only technological readiness but also the quality of human resources grounded in strong work ethics and archivists’ professional ethics. In the context of PT Pos Indonesia as a State-Owned Enterprise (SOE), the implementation of the Electronic Official Document Application (Naskah Dinas Elektronis/NDE) serves as a key instrument to ensure accountability, security, and authenticity of digital documents. However, the effectiveness of this system is highly influenced by the professional behavior of its users. This study aims to analyze the implementation of work ethics and archivists’ professional ethics in digital document management through the NDE application at PT Pos Indonesia. This research employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis. The findings indicate that employees demonstrate a positive work ethic, reflected in the accuracy of document processing, discipline in adhering to hierarchical verification procedures, and adaptability to digital systems. Nevertheless, several ethical issues remain, including suboptimal archival classification, incomplete implementation of digital signatures, ineffective application of the Document Access Classification and Security System (SKKAD), and access restrictions that may hinder accountability. These findings confirm that effective digital archival governance is determined not only by work ethic but also by the consistent application of archivists’ professional ethics. Therefore, strengthening competencies, internalizing ethical standards, and improving digital archival policies are essential to achieve secure, accurate, and accountable digital document management.