Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK) Jurnal Teknik Sipil Unpand
Yudha Pamungkas, Satria
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERENCANAAN STRUKTUR ATAS GEDUNG PARKIR 5 (LIMA) LANTAI DI KAWASAN STASIUN KERETA API TAWANG JL. TAMAN TAWANG NO. 1 SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Yudha Pamungkas, Satria; Novendra Priambodo, Bastiam; Soehartono; Baswindro
JUTSU : Jurnal Teknik Sipil Unpand Vol. 2 No. 2 (2025): JUTSU : Jurnal Teknik Sipil Unpand
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Universitas Pandanaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69796/ewk1by75

Abstract

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah terus berkembang menjadi kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi, transportasi, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satu permasalahan yang timbul dari perkembangan tersebut adalah keterbatasan fasilitas parkir, khususnya di kawasan Stasiun Kereta Api Tawang. Lahan parkir yang tersedia saat ini tidak mampu menampung volume kendaraan, sehingga menyebabkan kendaraan parkir di bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, direncanakan pembangunan gedung parkir bertingkat lima lantai untuk meningkatkan kapasitas parkir dan menata kembali kawasan stasiun. Perencanaan struktur atas gedung parkir ini dilakukan dengan luas total bangunan 3.000 m² dan tinggi antar lantai 3,80 meter. Struktur utama menggunakan sistem beton bertulang dengan mutu beton f’c = 30 MPa dan mutu baja tulangan polos fy = 240 MPa serta ulir fy = 390 MPa. Perencanaan dan analisis struktur mengikuti peraturan SNI 1726:2019 untuk ketahanan gempa, SNI 2847:2019 untuk struktur beton, dan PPPURG 1987 untuk pembebanan gedung. Analisis dilakukan secara manual dan pemodelan struktur menggunakan perangkat lunak SAP2000 v.14. Lokasi bangunan berada di zona gempa 3 dengan tingkat risiko gempa menengah, sehingga desain struktur mempertimbangkan beban gempa secara seksama.
BATAS KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH: ANTARA KEBUTUHAN KEAMANAN DAN PRINSIP SUPREMASI SIPIL Yudha Pamungkas, Satria; Rusmini , Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.413

Abstract

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menunjukkan kecenderungan yang semakin intensif, terutama dalam konteks penanganan konflik sosial, stabilitas keamanan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun, praktik tersebut memunculkan persoalan yuridis yang mendasar, yaitu kaburnya batas kewenangan antara TNI sebagai alat pertahanan negara dengan pemerintah daerah sebagai subjek otonomi yang tunduk pada prinsip supremasi sipil. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perluasan peran militer di ranah sipil, serta melemahkan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis pengaturan kewenangan TNI dalam kerangka otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni pengaturan antara peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan pemerintahan daerah, yang membuka ruang interpretasi luas terhadap pelibatan TNI dalam urusan sipil. Kondisi tersebut berisiko mengikis prinsip supremasi sipil dan mekanisme kontrol demokratis terhadap militer. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penegasan batas kewenangan TNI secara normatif dan institusional guna memastikan pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Co-Authors Baswindro Novendra Priambodo, Bastiam Rusmini , Andin Soehartono